Proyek Normalisasi Drainase di Desa Medang Asem Disesalkan Ormas Sundawani

Proyek drainase di Desa Medangasem
Proyek drainase di Desa Medangasem

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Proyek pembangunan normalisasi drainase senilai ratusan juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun 2022 di Dusun Cilogo RT 04/01, Desa Medangasem, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang yang dikerjakan oleh CV. Putra Priangan diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).


Menanggapi hal itu, Sopyan Ketua DPC Ormas Sundawani Kecamatan Jayakerta mengatakan Proyek Pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang seharusnya dikerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak dikerjakan asal jadi.

“Itu kan pembangunan pakai APBD atau uang hasil dari rakyat seharusnya dibangunkan sesuai dengan anggaran yang lumayan besar, jangan dikerjakan seperti itu nempel-nempel pada bangunan lama terus ketinggiannya juga ko kurang begitu,” kata Sopyan kepada Pojokjabar, Jumat (02/12/2022).

Kemudian, dia juga menduga proyek pembangunan normalisasi drainase tersebut pihak pelaksana belum mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK) karena di papan informasi terdapat nomor kontrak dan tanggal kontrak dikosongkan.


“Terus itu juga ko di papan informasi nomor kontrak sama tanggal kontrak kenapa dikosongkan, jangan-jangan pihak pelaksana belum kantongi SPK nya,” ujarnya.

Selain itu, Sopyan, juga menegaskan untuk Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang benar-benar bekerja untuk mengawasi setiap pembangunan yang menggunakan uang hasil dari rakyat.

“Saya meminta pihak dinas PUPR betul-betul bekerja untuk mengawasi pembangunan yang pake APBD, kalau perlu setiap pelaksana yang menyalahi aturan itu ditindak tegas, jangan sakareup dewek saat melaksanakan pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Rambudi Kasie Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang saat dikonfirmasi PojokJabar di kantornya menyampaikan bahwa akan memerintahkan pengawasnya untuk mengecek ke lokasi pembangunan normalisasi drainase tersebut.

“Ya nanti saya akan turunkan pengawasnya ke lokasi pekerjaan untuk mengecek pembangunannya, apabila ditemukan adanya kekurangan volume itu harus dievaluasi atau ditambah ukuran panjangnya,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pihak pelaksana pembangunan sebelum melaksanakan pembangunan itu memberitahu pengawasnya serta sebelum melaksanakan pembangunan harus dilengkapi dengan papan informasi yang sesuai aturan.

“Seharusnya dari awal pemborongnya menghubungi pengawasnya dulu, nanti pengawasnya yang menegur, saya tidak terlibat disitu karena saya tidak punya kapasitas untuk menerangkan dan itu mah setahu saya aja gitu, kemudian papan informasi juga bagusnya sih bareng, ya mungkin pemborongnya masih nyetak mungkin,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rambudi juga menyarankan terkait pencetakan papan informasi itu harus detail menjelaskan sebagai informasi ke Publik.

“Kebanyakan nama kegiatan saja terus nilai kontraknya, panjang tingginya dan nama CV nya, dan untuk jangka waktu ada di SPK nya, kalau gak dicantumin di papan informasi itu saya gak nggak tahu karena yang cetak papan informasi itu pemborong bukan dari Dinas, kami juga sudah menyarankan,” pungkasnya. (Yusup/Pojokjabar)