Sekda Karawang : Semua Pedagang Pasar Rengasdengklok Harus Pindah !

Acep-Jamhuri
Sekda Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Acep Jamhuri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang didampingi Dandim 0604 Karawang Kunjungi para pedagang Pasar Lama Rengasdengklok di kantor Ikatan Para Pedagang Rengasdengklok (IPPR), Selasa (8/11/22).


Dalam Kegiatan kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Acep Jamhuri yang didampingi Dandim 0604 Karawang untuk menampung atau menyerap aspirasi semua para pedagang pasar tradisional lama Rengasdengklok yang menolak direlokasi ke pasar proklamasi Rengasdengklok dengan alasan harga kios yang terlalu mahal sehingga tidak dapat terjangkau oleh para pedagang.

Kegiatan kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Camat Rengasdengklok, Satpol PP, Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang dan Para Pedagang Pasar Tradisional Lama Rengasdengklok.

“Hari ini bagi-bagi tugas saya dengan pak Dandim dengan jajaran pejabat Disperindag, Pejabat Dinas DLHK, mengkomunikasikan dengan para pedagang pasar, kemudian pak Wabup dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bertemu dengan pihak PT Kereta api kaitan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyerahan lahan atau tanah KAI ke Pemda hari ini selesai,” ucap Acep Jamhuri saat di konfirmasi Pojokjabar, Selasa, (08/11/2022).


Ia juga menyampaikan bahwa para pedagang tetap harus pindah dari pasar tradisional lama Rengasdengklok karena lokasi pasar tersebut akan diadakan pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau dan PT Visi Indonesia Mandiri (VIM) sudah siap untuk menampung para pedagang.

“Jadi pada dasarnya kita akan terus melanjutkan proses relokasi dan tetap para pedagang tetap melanjutkan untuk pindah. Apalagi ada kegiatan pembangunan taman ruang terbuka hijau di Rengasdengklok. Ya sebetulnya sudah tiga Minggu yang lalu belum dikerjakan dan ini harus segera, tadi permasalahannya mereka menyampaikan beberapa keluhan diantaranya, kalau pedagang disana intinya sudah selesai lah ditempat relokasi ya, PT VIM sudah menyanggupi dan kita juga membantu dorong PT VIM menindak lanjuti kemarin ya mundurnya kegiatan ini,” ujarnya.

Kemudian, Acep Jamhuri juga berharap ada kepastian yang jelas dan Pemda menanggapi keluhan para pedagang diantaranya ingin diberikan dulu kompensasi tapi tetap itu harus pindah dan pemda juga akan cari solusi dan regulasi yang tidak menyalahi aturan sesuai dengan kemampuan pemda yang artinya para pedagang difasilitas.

“Insya Allah dibantu untuk menyediakan tempat dan angkutannya kita siapkan, lalu sekarang kalau masukannya dapat dimengerti kemudian kita bisa menindaklanjuti dan bisa diambil keputusannya dengan kompensasi yang batas kemampuan Pemda, kalau kompensasinya diluar batas kemampuan Pemda juga harus memikirkan orang juga sama ya, yang di pasar-pasar lain seperti pasar Johar dan pasar Cilamaya mereka juga sama menempati aset-aset mereka juga harus bayar kalau BOT seperti itu,” harapnya.

Selain itu, Acep Jamhuri mengungkapkan bahwa akan membentuk tim teknis kecil untuk menginventarisir para pedagang yang mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

“Usulan mereka kita tampung kita buatkan tim kecil tim teknis kecil, dari Disperindag, Satpol PP dan kecamatan yang mana akan menginventarisir data yang punya bangunan didalam ia dengan swadaya, kemudian yang punya surat-suratnya SIMBnya. Kemudian bagaimana skenario relokasinya seperti apa dan skenario pemberian bantuannya seperti apa gitu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait masalah harga kios Pemda tidak bisa menurunkan harganya karena itu sudah menjadi keputusan atas perjanjian kerjasama. Namun Pemerintah kabupaten Karawang akan memberikan bantuan kompensasi.

“Kalau harga susah karena itu sudah keputusan, mereka itukan sudah perhitungan harga itu nambah karena pekerjaannya juga nambah termasuk kewajiban kontribusi ke Pemda. Dan harga akan berkurang ketika ada pemberian kompensasi dan kemudah-kemudahn kepada mereka dan ini harus ada titik temu, Dan kalau itu Pemda tidak bisa menurunkan harga yang ada Pemda membantu memfasilitasi kompensasi karena yang lain sudah ada kesepakatan harga dan yang lain sudah ada kontrak masa yang ini dikurangin yang udah ada acc beli yang ini dikurangin akhirnya itu tidak per,” jelasnya.

“Kita akan diruntui permasalahannya mana yang mempunyai SIMB swadaya nanti itu Pemda pasti membantu mereka dan saya kira harus ada solusi lah kalau misalkan tadi ada harus di ambil alih sama Pemda itu kan sudah ada PKS tidak semudah itu karena sistem sudah jalan,” sambungnya.

Acep Jamhuri juga menambahkan terkait permasalah ini diduga ada pemanfaatan dari beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab atas demi kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan para pedagang.

“Saya menduga ada yang memanfaatkan dari beberapa oknum dan ini merupakan dinamika yang harus kita sikapi kepentingan apa dan yakin tidak akan menguntungkan para pedagang karena pedagang juga akan dipinta biaya juga dan kita datang kesini atas perintah bupati dan wakil bupati untuk menjembatani mencari solusi yang mana Pemda bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (Yusup/Pojokjabar)