Wartawan Karawang Ngeluh 5 Bulan Dana Publikasi Belum Dibayar Diskominfo

Diskominfo Kabupaten Karawang
Diskominfo Kabupaten Karawang

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Karawang mengeluhkan belum adanya pembayaran dana publikasi dan iklan selama 5 bulan oleh Diskominfo Karawang.


Informasi yang berhasil dihimpun, pembayaran belum dilakukan sejak bulan Juli sampai November 2022.

Keluhan ini salah satunya diungkapkan Sekretaris Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Karawang, Sunarto.

Sunarto menduga ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan di tubuh Diskominfo Kabupaten Karawang.


Padahal, menurut Narto, Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk Diskominfo.

“Kami menduga ada hal yang tidak beres di Dinas Kominfo Karawang,” ucap Narto, Sabtu (5/11/2022).

Atas hal itu, Narto berencana mengirim surat pengaduan resmi kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Jika diperlukan, Narto yang juga Koordinator Forum Aktivis Islam (FAIS) akan melaporkan Diskominfo Karawang ke pihak berwajib yakni Kejaksaan.

“Saya sudah pegang data alokasi anggaran yang sangat besar di Diskominfo Karawang. Masa untuk bayar publikasi media sebagai mitra saja tidak sanggup,” ucapnya kesal.

Anehnya lagi, kata Narto, justru pihak Diskominfo sudah melakukan pembayaran iklan untuk beberapa media cetak di Karawang.

“Ini namanya diskriminatif membeda-bedakan media dan organisasi media. Saya akan investigasi lebih mendalam atas masalah ini,” ujarnya.

Selain Narto, puluhan wartawan lain juga mengeluhkan hal yang sama. Umumnya mereka kecewa atas kinerja pejabat Diskominfo Karawang yang tidak transparan dalam pengelolaan anggaran.

Informasi diterima, Diskominfo Kabupaten Karawang menganggarkan duit besar untuk kerjasama dengan media harian cetak maupun median elektronik (Online) dalam berbentuk iklan berita berbayar.

Besaran anggaran yang digunakan untuk pelayanan publik tersebut cukup fantastis, melalui APBD Karawang Dinas Kominfo menganggarkan pengelolaan media komunikasi publik dengan anggaran sebesar Rp582 Juta, Pelayanan Informasi Publik Rp 320, Advetorial/iklan media massa baik harian lokal, harian regional/nasional dan bahkan mingguan sebesar Rp352 Juta, serta Advetorial/iklan media online sebesar Rp230 Juta. (Yusup/Ega/Pojokjabar)