ACW Akan Laporkan Pejabat Diskominfo Karawang ke Kejagung

Direktur ACW, Ferry Alexi Dharmawan
Direktur ACW, Ferry Alexi Dharmawan

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Alexa Corruption Watch (ACW) berencana melaporkan sejumlah pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karawang ke Kejaksaan Agung (Kejagung).


Pelaporan ini terkait adanya dugaan carut-marutnya penggunaan anggaran di Diskominfo Karawang, salah satunya dana publikasi dan kerjasama dengan media massa.

“Kasus ini bisa jadi pintu masuk adanya dugaan kasus lain yang lebih besar di Diskominfo Karawang,” ujar Direktur ACW, Ferry Alexi Dharmawan, kepada Pojokjabar, Sabtu (5/11/22).

Menurut Ferry, kasus belum dibayarnya dana publikasi selama 5 bulan oleh Diskominfo Karawang kepada beberapa media online menandakan ada ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran di dinas tersebut.


“Seharusnya Diskominfo memprioritaskan anggaran bagi media massa terutama media online. Karena media merupakan mitra kerja Diskominfo,” ujar CEO Dharmawan Group ini.

Untuk itu, kata Ferry, dalam waktu dekat ACW akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung.

“Biar penegak hukum yang bergerak menelusuri aliran dana di Diskominfo Karawang,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah wartawan media online di Karawang mengeluhkan belum dibayarnya berita kerjasama publikasi selama 5 bulan oleh Diskominfo Karawang.

Informasi yang berhasil dihimpun, pembayaran belum dilakukan sejak bulan Juli sampai November 2022.

Keluhan ini salah satunya diungkapkan Sekretaris Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Karawang, Sunarto.

Sunarto menduga ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan di tubuh Diskominfo Kabupaten Karawang.

Padahal, menurut Narto, Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk Diskominfo.

“Kami menduga ada hal yang tidak beres di Dinas Kominfo Karawang,” ucap Narto, Sabtu (5/11/2022).

Atas hal itu, Narto berencana mengirim surat pengaduan resmi kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Jika diperlukan, Narto yang juga Koordinator Forum Aktivis Islam (FAIS) akan melaporkan Diskominfo Karawang ke pihak berwajib yakni Kejaksaan.

“Saya sudah pegang data alokasi anggaran yang sangat besar di Diskominfo Karawang. Masa untuk bayar publikasi media sebagai mitra saja tidak sanggup,” ucapnya kesal.

Informasi diterima, Diskominfo Kabupaten Karawang menganggarkan duit besar untuk kerjasama dengan media harian cetak maupun median elektronik (Online) dalam berbentuk iklan berita berbayar.

Besaran anggaran yang digunakan untuk pelayanan publik tersebut cukup fantastis, melalui APBD Karawang Dinas Kominfo menganggarkan pengelolaan media komunikasi publik dengan anggaran sebesar Rp582 Juta, Pelayanan Informasi Publik Rp 320, Advetorial/iklan media massa baik harian lokal, harian regional/nasional dan bahkan mingguan sebesar Rp352 Juta, serta Advetorial/iklan media online sebesar Rp230 Juta. (Ega Nugraha/Pojokjabar)