Puluhan Warga Desa Kampungsawah Mengeluh Tak Dapat Bantuan PKH

Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Puluhan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kampungsawah, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, mengeluhkan bantuan yang tidak cair.


Menurut keterangan salah seorang warga Desa Kampungsawah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang berinisal HT menyampaikan bahwa dirinya hanya menerima bantuan PKH pada tahap pertama dan kedua dan untuk tahap selanjutnya tidak menerima lagi bantuan PKH tersebut dengan alasan menurutnya tidak sesuai dengan logika.

“Kalau dulu mah ia saya terima bantuan PKH pada tahap satu dan kedua tapi kenapa sekarang saya tidak menerima bantuan itu, dan saya juga sudah tanya ke pihak pendamping PKH katanya NIKnya ganda jadi tidak bisa caer, kan aneh padahal kalau mau ganda mah dari awal saya menerima bantuan tapi kenapa baru sekarang dengan alasan NIKnya ganda tidak masuk akal kan,” ucap warga Desa Kampungsawah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berinisail HT kepada Pojokjabar, Minggu (11/09/2022).

Ia juga mengatakan telah melakukan pengecekan ke Bank tempat pencairan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dari pihak bank pun menyampaikan bahwa tidak ada pencarian untuk atasnama dirinya, dan selanjutnya pihak Bank pun menyarankan untuk bertanya ke pihak Operator Desa yang mengelola data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).


“Saya coba lakukan pengecekan ke bank takut salah nama, tapi kata pihak bank data saya akurat sesuai dengan DTKSnya, terus pihak bank pun menyuruh saya untuk menanyakan ke orang desa yang mengelola data SIK-NGnya,” ujarnya.

Di tempat yang berbeda, warga Desa Kampungsawah yang berinisal MQ juga mengungkapkan bahwa tidak menerima bantuan PKH dengan alasan pendamping PKH bahwa data dirinya ada yang merubah menjadi warga yang termasuk golongan mampu atau kaya dengan mempunyai lahan sawah dan mobil sehingga tidak lagi dapat menerima bantuan PKH tersebut.

“Dari awal saya menerima kartu PKH itu saya dapatkan sampai tahap ke dua tapi kenapa sekarang saya tidak dapat bantuan itu, saya juga sempet tanyakan kebagian pengurusnya katanya data saya ada yang merubah jadi orang kaya, jadi tidak bisa lagi menerima bantuan PKH itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Ujang sebagai Pendamping PKH Kecamatan Jayakerta saat dikonfirmasi Pojok Jabar melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) semua data terpusat di Program SIK-NG yang dikelola oleh Operator Desa.

“Untuk sekarang program itu sebenarnya udah ngelink semua ya, jadi kalau dulu mah betul-betul terpantau oleh kita karena dulu mah ada sistem E-PKH, kalau sekarang mah itu semua data terpusat ke SIK-NG yang dipegang oleh operator desa, dan sekarang mah ngelinknya dari SIK-NG untuk anak sekolahnya ke data kementerian pendidikan dan untuk kependudukannya ke dukcapil, dan sekarang itu pendamping tidak bisa ngapain-ngapain,” jelasnya.

Ia juga menuturkan selalu ada perubahan data dalam setiap pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan secara tiba-tiba muncul ketika ada pengusulan bantuan yang lain tanpa sepengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga dapat menghambat pencairan bantuan Program Keluarga Harapan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat.

“Kadang-kadang memang suka ada perubahan data jadi begini setiap pencairan itu per KPM ada extrakan oleh Kementerian, kadang-kadang kita juga kerja udah nggak bisa ngapain-ngapain dengan data yang tiba-tiba muncul, dan data itu dari kementerian hasil singkronisasi dari usulan yang dibawah perubahan kan dibawah dari desa, apa itu mungkin mereka ada usulan bantuan kadang-kadang begitu dengan mengentri usulan bantuan dan misalkan si KPM itu sudah dapat bantuan mungkin diusulkan lagi tanpa sepengetahuan KPM tersebut sehingga menimbulkan masalah entah itu data double entah apalah, sehingga bantuan yang sudah lancar itu malah terganggu biasanya seperti itu,” tuturnya.

Selain itu, Ujang sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang mengaku hanya bisa memberikan pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dia juga merasa kesulitan ketika ada permasalahan seperti itu dengan tidak memiliki akses SIK-NGnya yang dikelola oleh Operator Desa.

“Ya itu yang mengelola data itu dari desa karena itu terfokusnya pada SIK-NG yang dikelola oleh operator desa, dan pendamping juga sekarang tidak ngapain-ngapain hanya saja pendamping bisa memberikan pembinaan saja,
Dan yang namanya itu sih di satu kecamatan per desa pasti itu berubah-ubah tidak pernah fix dan tidak pernah sama, dan berubah-ubah itu dalam artian orang yang misalnya ditahap dua ia dapat bisa jadi ditahap ketiganya gak muncul seperti itu, dan kita juga tidak bisa pastikan penyakitnya dimana dan pengecekannya juga harus lewat SIK-NG yang data di desa itu untuk mencari penyebab itu dan kita juga kadang-kadang kesulitan karena tidak ada akses kesana, dan kita juga harus nunggu konfirmasi dari atasan kita nanti akan muncul tuh alasan si anu kenapa nggak keluar dan cara penyelesaiannnya harus begini-begini dan itu juga setelah mereka lama cair seperti itu,” pungkasnya. (Sup/Pojokjabar)