Kades Wadas Sebut Pernyataan Apindo Karawang Hoax !

Kades Wadas Jujun Junaedi
Kades Wadas Jujun Junaedi

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang soal banyak perusahaan hengkang dari Karawang akibat UMK tinggi direspons miring oleh banyak pihak.


Salah satunya diungkapkan Kepala Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Jujun Junaedi.

“Saya mendengar dari berita dari media-media sosial bahwa perusahaan-perusahaan akan hengkang dari Kabupaten Karawang, dengan alasan UMK Karawang naik, kata siapa kalau menurut saya di lapangan justru perusahan-perusahaan malah berdatangan dan investor-investor asing ingin masuk ke kabupaten karawang, berarti APINDO itu hoax dan jangan bikin gaduh masyarakat karawang,” ujar Jujun, Minggu (19/6/2022).

Dirinya merasa heran bahwa akan ada ratusan perusahaan – perusahaan yang akan hengkang dari Kabupaten Karawang, dengan alasan UMK Kabupetan Karawang terlalu tinggi.


Masih menurut Jujun Junaedi, bahkan dirinya juga mengetahui perusahaan industri di Kabupaten Karawang semakin bertambah dan banyak berdiri kawasan-kawasan baru di Kabupaten Karawang.

“Saya tahu bahwa kawasan industri di Karawang Barat saja sekarang penambahannya ratusan hektar, dan berdiri kawasan-kawasan yang baru, apa mungkin ada penambahan dan perluasan kawasan kalau tidak ada investor-investor yang memesan, investor juga sudah memperhitungkan bahwa kawasan ditambah itu banyak investor-investor yang minat masuk ke kabupaten karawang, jangan dibikin hoax,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengungkapkan APINDO seharusnya berdiri di tengah, tidak selalu berpihak kepada perusahaan-perusahaan yang sudah jelas keuntungannya yang diraup setiap perusahaan – perusahaan di Kabupaten Karawang.

“Seharusnya APINDO itu sekali-sekali harus membela masyarakat kabupaten karawang, jangan membela perusahaan-perusahaan besar terus, mereka sudah memperhitungkan semua mau berinvestasi sudah menghitung keuntungan-keuntungan yang mereka raup, saya mohon maaf kepada apindo cobalah harus ada ditengah-tengah dimana posisi harus membela masyarakat, dimana posisi membela harus membela perusahaan,” ungkapnya.

“Sebagai contoh ada permasalahan tanah yang masuk di desa saya, dan tanah tersebut adalah sudah divoting sama kawasan ternyata kawasan itu sendiri perlu tidak perlu membeli tanah tersebut, karena masih ada hak miliknya para ahli warisnya dan bisa dibuktikan dengan bukti yang otentik dengan girik dan PBBnya masuk ke pemerintah, dan tolong bantu dong masyarakat dibantu untuk tanahnya yang belum dibayar tolong dibantu,” pungkasnya. (AYT/Pojokjabar)