Masyarakat Keluhkan Kondisi SDN Pangulah Utara kepada Acep Suyatna

Asep Suyatna
anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PKB, Acep Suyatna./Foto: Istimewa

POJOKJABAR.com, KARAWANG– Masyarakat memgeluhkan kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pangulah Utara yang sudah tidak layak kepada anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PKB, Acep Suyatna.


Hal itu disampaikan saat menggelar reses di Perumahan Ekamas, Desa Pangulah Utara,  Kecamatan Kotabaru, Selasa (22/2)

SDN Pangulah Utara merupakan satu-satunya SDN yang berada di Desa tersebut.

Namun, kondisi bangunan di sekolah tersebut sudah lama tidak tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah.


Sehingga, kondisi bangunan sudah mulai rusak.

Menanggapi hal tersebut, Acep Suyatna mengaku akan mendorong agar pembangunan SDN Pangulah Utara bisa segera terealisasi.

Menurutnya, hal itu harus menjadi skala prioritas, karena berhubungan dengan kenyamanan dan keselamatan penduduk sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

“Sekarang pembelajaran tatap muka sudah kembali dilaksanakan, tentunya kondisi infrastruktur sekolah harus diperhatikan. Kalau kondisinya sudah tidak layak, harus segera diperbaiki, karena ini berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

Ia mengaku akan segera mendorong aspirasi masyarakat tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar pembangunan bisa segera terealisasi.

“Segera saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan, bagaimana caranya SDN Pangulah Utara ini bisa diperbaiki sesegera mungkin. Ini harus masuk skala prioritas,” katanya.

Selain soal infrastruktur SDN Pangulah Utara, beberapa aspirasi lain terkait infrastruktur juga disampaikan masyarakat dalam reses H. Acep Suyatna, yaitu Hotmik Jalan Lingkungan, pembangunan tanggul atau turap, Neonisasi, Nolmalisasi saluran air (drainase), Pembuatan Gapura dan Peningkatan Jalan.

Acep mengungkapkan, tahun ini ada tiga pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan di Perumahan Ekamas.

Hal itu pun sudah dimasukan dalam program pembangunan melalui dana pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD tahun anggaran 2022. (Ega/Adv/pojokjabar)