Pernyataan Asep Kuncir Soal Jembatan KW6 Dinilai Ngawur!

Jembatan KW6, Kelurahan Karangpawitan. (Ega/pojoksatu)

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Pernyataan Dewan Pakar Bidang Hukum DPRD Karawang, Asep Agustian (Asep Kuncir) soal jembatan KW6 amblas dinilai ngawur alias tak berdasar.


Hal itu diungkapkan Sekjend LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al-Panji kepada pojokjabar.com, Rabu (19/1/2022).

Dalam pernyataannya, Asep Kuncir menyentil soal sikap Pemda Karawang yang membebankan kontraktor padahal ada biaya retensi 5 persen serta peran pengawas dalam dalam pengerjaannya proyek jembatan KW 6.

“Secara logika awam atau common sense komentar itu dapat dibenarkan dan sah-sah saja. Namun menurut kami kerangka berfikir seperti bertolak belakang tidak beralur mengacu kepada logika hukum, ngawur,” ujar Panji, Sekjend LSM Kompak Reformasi.


Pancajihadi-Al-Panji
Sekjend LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al-Panji

Menurut Panji, Asep Agustian justru malah mengomentari suatu keputusan yang jelas-jelas tidak mematuhi aturan tentang peraturan perundangan tentang jasa konstruksi.

“Menurut kami, Pemda sebagai pengguna jasa tidak menjalankan mekanisme yang ada. Harusnya sesuai amanat peraturan perundangan, Pemda Karawang harusnya melaporkan kegagalan bangunan ini ke Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK),” katanya.

Menurut definisi UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi bahwa yang disebut
Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah
penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

“Ya kalau ada suatu projek masuk kriteria kegagalan bangunan Pengguna Jasa dalam hal ini Pemda Karawang harusnya melaporkan ke LPJK dan kita tunggu tim ahli dari LPJK untuk menganalisa mulai dari penyebab kegagalan sampai muncul hasil penyelidikan. Apa penyebabnya, siapa saja yang harus bertanggung jawab dan berapa besaran untuk mengganti kegagalan bangunan tersebut apakah pengguna jasa atau penyedia jasa,” jelasnya.

Ketika adanya projek kegagalan bangunan tidak dilaporkan ke LPJK malah membuat “Judgement” sendiri dan malah memberatkan penyedia jasa dan tidak menyentuh PPK serta pengawas, seharusnya kata Panji, ini yang harus disikapi oleh Asep Agustian bukan mengomentari yangg jelas-jelas menyalahi mekanisme yang ada.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Karawang, Dedi Achdiat telah memanggil kontraktor pembangunan jembatan KW6 yang amblas, Senin (17/1). Beban biaya perbaikan semua ditanggung pihak kontraktor.

Dedi menjelaskan, amblasnya Jembatan KW 6 di Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang yang terjadi pada Sabtu (15/1) dikarenakan terkikisnya tanah pada bagian sisi Tembok Penahan Tanah (TPT) jembatan. Sehingga, tidak dapat menyanggah beban badan jembatan.

“Pihak kontraktor akan segera memperbaiki jembatan tersebut. Butuh waktu 4 sampai 6 bulan untuk perbaikannya. Tak ada biaya tambahan dari pemerintah kabupaten. Semua sudah menjadi tanggungjawab penyedia jasa ketika ada kerusakan,” jelas Dedi. (Ega/pojokjabar)