Soal Temuan BPK, Kantor Hukum Arya Mandalika Kirim Surat ke Gubernur DIY

Hendra Supriatna, SH, MH, Managing Partner Kantor Hukum Arya Mandalika. (Foto: Istimewa)

Hendra Supriatna, SH, MH, Managing Partner Kantor Hukum Arya Mandalika. (Foto: Istimewa)


POJOKJABAR.com, Yogyakarta– Kantor Hukum Arya Mandalika mengirim surat permohonan audiensi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Surat itu dikirim untuk meminta Gubernur mengklarifikasi soal Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 10B/LHP/XVIII.YOG/04/2021.

Dalam LHP BPK tersebut terdapat 8 kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan LHP BPK Pemerintah DIY tahun 2020.

“Kami menilai dua diantara delapan temuan BPK itu sangat serius karena berpotensi merugikan keuangan negara dengan nominal ratusan juta rupiah bahkan sampai miliaran rupiah,” ujar Hendra Supriatna, SH, MH, Managing Partner Kantor Hukum Arya Mandalika, kepada pojokjabar.com, Rabu (24/11/2021).

Untuk itu pihaknya meminta pemerintah Provinsi DIY untuk mengklarifikasi soal temuan BPK 2020 tersebut.

Jika surat yang dikirimkan itu tak ditanggapi sampai batas waktu 14 hari, kata Hendra, tidak menutup kemungkinan ia bersama masyarakat dan Ormas akan melakukan demonstrasi ke Kantor Gubernur DIY.

“Saya harap Sri Sultan Hamengku Buwono X bisa mengklarifikasi terkait hasil temuan BPK tersebut,” tandasnya.

Menurut Hendra, apa yang dilakukan oleh Kantor Hukum Arya Mandalika ini adalah upaya preventif agar uang Negara tidak lagi diambil untuk kepentingan sendiri tetapi dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. (ega/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds