LSM Kompak Reformasi Karawang Apresiasi Keberanian ASN Karawang

Sekjend LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al-Panji

Sekjend LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al-Panji


POJOKKARAWANG.com– Sekjen LSM Kompak Reformasi Karawang, Pancajihadi Al Panji menyorot terkait kasus BJB yang dilaporkan ke Kejari Kabupaten Karawang.

Ia mengaku sangat mengapresiasi keberanian Gunadi tersebut meskipun Gunadi masih tercatat sebagai ASN.

“Kami lebih apresiasi lagi beliau ini melaporkan atas nama pribadi ASN yang mana selaku nasabah di BJB telah dipotong oleh pihak bank,” ujarnya kepada Pojokkarawang.com, Kamis (8/4/2021), melalui keterangan tertulis.

 

Padahal, katanya, Rahmat Gunadi sebagai nasabah tidak pernah memberikan kuasa atau persetujuan tertulis ke pihak manapun untuk memotong uang TPP sebesar 5 persen itu.

“Keberanian Rahmat Gunadi ini kami anggap “gila”, dari 14.000 ASN hanya dia yang berani melaporkan BJB,” imbuhnya.

Ia beranggapan, mungkin ASN lainnya bisanya hanya mengelus dada dan penuh pertimbangan, dengan resiko yang akan dihadapi jika melaporkan.

“Kami menilai bahwa laporan Gunadi tersebut ke Kejari Karawang dinilai tepat dan biarkanlah proses berlanjut.” kata pria ini.

Ia menyerahkan agar penegak hukum menyelidiki apakah ada terpenuhi unsur-unsur pidana yang kemudian naik ke tingkat penyidikan dan diteruskan ke penuntut di persidangan.

“Kami sebagai lembaga kontrol sosial beranggapan tindakan BJB tersebut tidak cukup dilaporkan ke Kejari Karawang. Ada lembaga pengawasan lembaga keuangan, yaitu OJK. Melalui surat dengan nomor 39/LSMKR-Li/IV/2021 tertanggal 8 April 2021,” bebernya.

Pada intinya, katanya, pihaknya meminta pihak Otoritas Jasa Keungan (OJK) untuk menyelidiki kasus pemotongan TPP tanpa seizin nasabah pemilik rekening.

“Dan ini tugas OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” jelasnya.

Pihaknya telah menjelaskan dalam surat itu terkait adanya pelaporan Gunadi sebagai pribadi ASN yang melaporkan uangnya yang di rekening BJB.

“Namun pemotongan ini melibatkan ribuan ASN Kabupaten Karawang yang menjadi nasabah BJB juga,” katanya.

“Dalam surat itu kami juga menjelaskan apakah dibenarkan pemotongan dana nasabah hanya berdasarkan surat dari salah satu OPD dan Organisasi kepegawaian,” lanjutnya.

Ia pun mengaku membuat tembusan ke pihak Bank Indonesia, Kantor Pusat BJB Bandung, YLKI, serta Kejati Jabar.

“Mudah-mudahan surat kami ini mendapat tanggapan dan ada follow up-nya. Pada intinya kami hanya mengingatkan walaupun niat baik dan mulia tentunya harus dibarengi dengan mekanisme dan cara yang benar,: tandasnya. (ega/mar/pojokkarawang)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds