Pusaran Uang Pilkades 2021 di Karawang Capai Ratusan Miliar Rupiah

ILUSTRASI.

ILUSTRASI.


POJOKKARAWANG.com– Pesta demokrasi Pilkades 2021 di Karawang meninggalkan euforia bagi pihak yang menang dan luka bagi yang kalah.

Gelaran Pilkades serentak ini dilaksanakan di 177 desa di Kabupaten Karawang, kini telah usai.

Sesuai prediksi para pemerhati dan mahasiswa di Karawang, pusaran uang dalam Pilkades tahun ini sangat besar. Bahkan, jumlahnya diprediksi mencapai ratusan miliar rupiah.

Untuk membuktikan prediksi itu, Sabtu, (20/3) tepat H-1 jelang pemungutan suara, KBE mengkonfirmasi sejumlah calon kepala desa yang maju di Pilkades tahun ini.

Salah satu calon kades yang tidak mau identitasnya disebut mengaku, jika modal ia mencalonkan sebagai kepala desa tahun ini hampir Rp. 1 Miliar.

“Saya butuh sekitar 3.500 suara untuk menang. Malam ini (Sabtu,red), tim sudah menyiapkan 4.000 amplop. Jumlahnya sekitar Rp. 800 juta,” kata dia, saat berbincang dengan KBE, Sabtu, (20/3/2021) malam.

Di kecamatan lain, KBE juga berhasil mengungkap besaran harga suara dalam Pilkades. Di wilayah pesisir Karawang. Rata-rata setiap konstituen pemegang hak suara menerima uang Rp. 50 ribu – Rp. 100 ribu. Bahkan, di salah satu desa di Kecamatan Cilamaya Kulon. Warga mengaku menerima amplop dengan total Rp. 400 ribu.

“Kemarin ada yang ke sini ada yang ngasih Rp. 200 ribu. Terus malamnya datang lagi, ngasih lagi Rp. 200 ribu. Katanya sih dari calon,” kata Siti, warga Kecamatan Cilamaya Kulon.

Tak cukup melihat fakta di wilayah pesisir. KBE juga berusaha mengkonfirmasi salah satu calon kades di Kecamatan Karawang Timur. Hasilnya, ia mengaku sudah menyebar uang sekitar Rp. 300 juta di malam hari jelang waktu pemungutan suara.

“Berdasarkan perhitungan tim, saya sudah unggul dengan angka sekitar 3.000 suara. Saya butuh Rp300 jutaan untuk mengamankan angka ini sampai pencoblosan,” terang pria asal Kecamatan Karawang Timur ini.

Diketahui, Pilkades yang digelar di 177 desa yang tersebar di 29 kecamatan ini. Diikuti oleh 530 orang calon kepala desa.

Jika rata-rata dari mereka mengeluarkan uang Rp. 300 juta untuk membeli suara. Bisa dibayangkan besarnya perputaran uang dalam pesta demokrasi di tingkat desa di Karawang.

Ironisnya, upah yang didapat dari gaji kepala desa sangat mini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, gaji kepala desa paling sedikit Rp2.426.640. Atau setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Fakta ini, justru berbanding terbalik dengan kampanye larangan money politik yang gencar digemborkan DPMD Karawang, selaku empunya hajat.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, DPMD Karawang, Encep Komarudin, melalui Kasie Tata Kelola Desa, Andry Irawan menjelaskan, dalam Pasal 52 Peraturan Bupati (Perbup) nomor 54 tahun 2020 tentang Pilkades. Tertulis dengan tegas tentang larangan dan sanksi terhadap politik uang di Pilkades.

“Dalam pasal itu tertulis bahwa pelaksana kampanye (calon kepala desa,red) dilarang menjanjikan, atau memberikan uang, atau materi lainnya, kepada peserta kampanye (masyarakat desa,red),” jelas Andry, saat berbincang dengan KBE, di ruang kerjanya, Jumat, (12/2) lalu.

Andry menjelaskan, meskipun dalam pelaksanaanya diawasi secara seksama, oleh tim panti uji, panitia desa, kecamatan, dan seluruh masyarakat. Namun, pelaksanaan Pilkades tentu tidak sama dengan pemilihan lain pada umumnya.

“Pilkades tidak sama seperti Pemilu. Dalam regulasinya tidak ada instrumen hukum pidana. Hanya upaya pencegahan atau prefentif saja,” ujar Andry.

Bentuk hukuman dalam Pilkades, kata Andry, sesuai Perbup 64 tahun 2020, hanya teguran tertulis dan pembubaran kegiatan saja,” jelas pria berkacamata ini.

“Itu pun hanya selama masa kampanye, 15-17 Maret 2021,” tandasnya.

Meski demikian, sebut Andry, karena pelaksanaan Pilkades ini dipelototi banyak pihak. Dirinya mengimbau kepada para calon kades untuk jangan coba-coba melakukan politik uang.

Sebab, kata dia, jika ada laporan terjadinya temuan unsur politik uang. Siapa pun bisa melaporkan kepada tim panitia kecamatan dan kabupaten. Untuk kemudian diproses lebih lanjut.

Jika sudah terjerat pidana, Andry menegaskan, DPMD Karawang melalui tim panti uji. Bisa memberhentikan calon kades yang menang dalam Pilkades. Baik sementara, maupun secara permanen.

“Mana kala calon kades terpilih menjadi terpidana, terdakwa, dalam tindak pidana tertentu, maka akan tetap dilantik, tapi setelahnya, (pada kesempatan pertama,) bisa diberhentikan sementara, setelah dia di vonis, inkrah, bisa diberhentikan,” tegasnya.

Jangan Euforia Berlebih
Mencegah terjadinya konflik pasca Pilkades, Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh berpesan kepada kubu yang menang untuk tidak melakukan euforia secara berlebihan.

Aep mengingatkan, jika pesta demokrasi Pilkades sudah selesai. Ia berharap, warga di seluruh desa yang Pilkades. Tetap menjaga kondusifitas, persaudaraan, serta menjaga tali silaturahmi usai Pilkades.

“Jangan ada euforia berlebihan. Apa lagi sampai menimbulkan kerumunan,” tegasnya, Minggu, (21/3/2021) kemarin.

Aep juga bilang, sebelum waktu pemungutan suara kemari. Pihaknya sudah mengingatkan kepada seluruh calon kades juga timsesnya. Untuk selalu menjaga kondusifitas dan kemanan selama tahapan, penyelenggaraan, mau pun pasca Pilkades.

“Jangan sampai gara-gara Pilkades persaudaraan kita menjadi pecah,” tukasnya.

Selain itu, kepada para calon kades yang kalah. Wabup Aep berpesan agar mereka bisa menerima hasil Pilkades ini dengan legawa.

“Jangan sampai mereka menolak hasil Pilkades, dengan cara membuat gaduh dan mempengaruhi masa pendukungnya untuk berbuat onar,” tandasnya.

(KBE/pojokkarawang)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds