Kadinsos Abdul Aziz Diduga Rangkap Jabatan di Yayasan Al Islah, Kekayaan Awal Rp10 Juta

Kadinsos Kabupaten Karawang, Abdul Aziz./Foto: Istimewa

Kadinsos Kabupaten Karawang, Abdul Aziz./Foto: Istimewa


POJOKKARAWANG.com– Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Karawang, Abdul Aziz diduga memiliki rangkap jabatan lainnya, yakni sebagai Ketua Yayasan Al Islah, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang.

Hal itu bisa dilihat dari Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001551.AH.01.04.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Islah, Cibuaya, Karawang.

Terlihat pada lampiran tersebut, bahwa Abdul Aziz memiliki posisi sebagai pendiri yayasan, pembina, sekaligus ketua yayasan tersebut.

Kekayaan awal yayasan tersebut tertulis Rp10.000.000,00.  Lampiran tersebut dicetak pada 16 Januari 2021 kemarin, ditandatangani a.n. Menteri Hukum dan HAM RI, Dirjen Administrasi Umum Hukum Cahyo Rahardian Muzhar.

Informasi dari berbagai sumber, diketahui bahwa ASN merupakan pegawai negara yang sudah disumpah untuk bekerja demi negara dan mengesampingkan kepentingan pribadi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 7: mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

Dugaan ASN rangkap jabatan

Tangkapan layar dugaan ASN rangkap jabatan

 

Jika melanggar, ada konsekuensi tertentu, seperti teguran, peringatan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan atau pemberhentian tidak hormat.

Kemudian, pada pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan aturan ini, maka hal yang tidak boleh dilakukan ASN adalah sebagai berikut:

1. Merangkap jabatan sebagai pengurus dan Pembina atau pengurus dan pengawas (Pasal 31 ayat 3)
2. Merugikan yayasan karena tindakan yang dilakukannya (Pasal 32 ayat 3)
Adapun larangannya adalah:

1. Menyalahgunakan kewenangan
2. Menjadi perantara dengan kewenangan orang lain demi keuntungan pribadi
3. Bekerja untuk lembaga internasional tanpa izin resmi dari pemerintah
4. Bekerja untuk perusahaan, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5. Mempergunakan aset negara secara tidak sah
6. Melakukan kegiatan bersama orang lain demi keuntungan pribadi yang merugikan negara
7. Menjanjikan kenaikan jabatan
8. Bertindak terhadap bawahan dengan semena-mena
9. Mempersulit pelayanan
10. Terlibat dalam politik praktis
11. Melihat semua larangan yang diuraikan di atas, tentunya PNS dapat terlibat aktif dalam yayasan.

 

(mar/ega/pojokkarawang)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds

ilustrasi-miras

MPR RI Blak-blakan Soal Perpes Miras

Jadi, demi melindungi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana perintah konstitusi, dan untuk kemaslahatan terbesar bagi rakyat dan NKRI, juga sesuai dengan …