Pengacara Sebut Tatang Asmar Tidak Korupsi Duit PDAM Tirta Tarum

Alek Safri Winando, SH., MH

Alek Safri Winando, SH., MH


POJOKKARAWANG.com – Kasus dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang, sudah memasuki tahapan sidang ke-5 di Pengadilan Tipikor, Bandung.

Sejumlah saksi sudah dihadirkan di pengadilan dan terungkap beberapa fakta mengejutkan.

Kasus yang menyeret tiga mantan pejabat utama PDAM Karawang ini terkait penyelewengan dana kerja sama dengan PJT II Jatiluhur.

Tepatnya soal tagihan utang bahan baku air PDAM tirta Tarum kepada PJT II Purwakarta dari 2014 hingga 2018 yang nominalnya mencapai Rp 4,4 miliar.

 

Kantor AdvokatAlek Safri Winando, SH., MH

 

Tiga orang itu, yakni mantan Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang Yogie Patria Alsyah (YPA), mantan Direktur Umum Tatang Asmar, dan Nofi Farida sebagai bendahara.

Kuasa hukum terdakwa Tatang Asmar, Alek Safri Winando menyebut jika kliennya tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Hal itu berdasarkan bukti dan kronologi lengkap yang mereka miliki dan akan dijadikan bahan pembelaan saat sidang.

 

“Ada ketidaksinkronan kekurangan pembayaran dari PJT II dan juga dari (keterangan) Jaksa Penuntut Umum,” ujar Alek, kepada Pojokkarawang.com, Kamis (3/12/2020) di kantornya.

Alek menjelaskan, kliennya dituduh korupsi dana piutang bahan baku air kepada PJT II. Padahal, kata Alek, pada tahun 2015, kewenangan Tatang Asmar dicabut meski menjabat sebagai direktur umum (dirum).

“Tupoksinya (Tatang) diambil alih oleh Yogi (Dirut). Nah untuk keuangan Rp 2,83 Miliar yang katanya jadi kerugian negara, itu dikelola oleh Nofi (bendahara),” ucap Alek.

Sedangkan Tatang Asmar, menurut Alek, sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan tersebut.

 

“Kemana uang itu, kita tidak tahu nih. Kita masih nunggu keterangan dari Nofi di persidangan nanti,” kata Alek.

Untuk diketahui, ketiga mantan pejabat PDAM Tirta Tarum ini diduga menyelewengkan dana senilai Rp 2,83 miliar.

Modusnya 57 voucher tagihan kerja sama yang dilaporkan sebagai piutang ternyata belum disetorkan.

 

Alek Safri Winando, SH., MH

 

Ketiga mantan pejabat itu disangkakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman bui di atas 10 tahun.

(Ega/Pojokkarawang)

Loading...

loading...

Feeds