Kasus Jual Beli Suara, KPU Benarkan ke 12 PPK Terima Uang Haram dari Caleg DPR RI

Ketua KPU Karawang, Miftah Farid saat diwawancara sejumlah awak media (ist)

Ketua KPU Karawang, Miftah Farid saat diwawancara sejumlah awak media (ist)

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Kasus jual beli suara pada pileg 2019 yang lalu terus bergulir, setelah ramai menjadi perbincangan publik bahkan rencanya akan dibawa ke ranah hukum.

Akhirnya ketua KPU karawang angkat suara atas kasus jual-beli suara (voter buying) saat pemilu legislatif April 2019 lalu. KPU setempat membenarkan atas kejadian yang telah mencoreng nama penyelenggara pemilu dan mencoreng perhelatan demokrasi di negeri ini.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Karawang Miftah Farid bahkan membenarkan soal adanya 12 PPK yang menerima aliran ‘duit haram’ dari Caleg DPR RI bernama EK Budi Santoso.

“12 PPK memang benar menerima aliran dana pada tanggal 15 April 2019 dari salah satu Caleg namun tidak sampai 100% dan hanya 60%,” ujar Miftah, Senin (17/6/2019).

Miftah menjelaskan, uang yang diterima para pengurus PPK itu bukan untuk merubah suara Caleg. Melainkan untuk mengajak keluarga dan tetangga agar mencoblos salah satu caleg. Keterangan itu ia peroleh setelah melakukan klarifikasi kepada 12 PPK yang beberapa hari ini ramai diberitakan media.

“Tidak ada satupun suara yang dirubah dari rekapitulasi kecamatan sampai provinsi” kata farid.

Sementara dari hasil proses klarifikasi ini, pihaknya akan membawanya ke KPU Provinsi untuk menyampaikan dan akan dibahas terkait kelanjutannya. (Ega/Pojokjabar)

loading...

Feeds