Curhat Petugas KPPS Karawang, Ngaku Kapok Urus Pemilu Lantaran Makan Korban

Pemilu 2019./Foto: Ilustrasi

Pemilu 2019./Foto: Ilustrasi

POJOKJABAR.com, KARAWANG– Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Karawang mengaku kapok.

Hal ini lantaran Pemilihan umum (Pemilu) Pilpres dan Pileg serentak tahun 2019 banyak telan korban jiwa di kalangan para penyelengara.
en
Menurut Roni Juanda anggota KPPS  38 RT 06 RW 12  kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat merasa beban kerja mereka terlalu berat. Bahkan dia mengaku harus kerja dalam tekanan dan melek selama lebih dari 24 jam.

Roni minta pemerintah mengevaluasi sistem pemilihan serentak agar di Pemilu 2024 tidak banyak jatuh korban lagi. Apali ada rencana pemerintah untuk melakukan pemilihan serentak baik pileg di semua tingkatan, DPD, Pilpres maupu Pikada hingga tingkat Kota/Kabupaten.

“Tahun 2024 pemilihan sampai Bupati sanggup, kecuali Pilpres dan Pileg dipisah, kalau serentak seperti ini nggak sanggup,” ungkapnya RMOLJabar (Pojokjabar.com group), Minggu (21/4).

Selain itu, Roni pun merasa honor yang diterima tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dia emban.

“Honor yang diterima harus diimbangi jam kerja. Biasanya 12 jam sudah beres, ini 24 jam lebih. Biasanya malam beres, sekarang 24 jam lebih kita masih bertugas,” tuturnya.

Selain dirasa berat oleh penyelenggara, para kontestan Pileg pun mengaku sistem Pemilu serentak sangat memberatkan mereka. Dia setuju dengan masukan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan sistem Pemilu serentak harus dievaluasi.

“Ya, sebetulnya Pemilu ini yang terberat karena disatukan Pilpres jadi sesuai dengan dari Pak Yusuf Kalla ini harus dievaluasi kembali, agar tidak disatukan antara Pilpres dan Pileg,” kata Sri Rahayu Agustina Anggota DPRD dari partai Golkar Kabupaten Karawang.

Sri pun berharap pemerintah dan DPR benar-benar mengkaji sistem pemilihan serentak 2024 agar tak memberatkan bagi kontestan maupun penyelenggara.

(son/rmol/pojokjabar)

loading...

Feeds