Ono Surono di Indramayu, Pemerintah Berkewajiban Sejahterakan Nelayan dan Petambak Garam

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono foto bersama masyarakat nelayan Kecamatan Indramayu. (yanto)

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono foto bersama masyarakat nelayan Kecamatan Indramayu. (yanto)

POJOKJABAR.com, INDRAMAYU— UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, disosialisasikan Ono Surono.

Undang undang ini disosialisasikan Anggota Komisi IV DPR RI kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Rabu (20/02/2019).

“Dengan adanya UU No 7 Tahun 2016, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” terang Ono dihadapan Ratusan masyarakat Nelayan.

Beberapa upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yakni, Sambung Ono, pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan, jaminan keselamatan, pemberdayaan madyarakat nelayan.

Kemudian bantuan modal bagi pelaku usaha, dan kemudahan izin dokumen kapal. Namun ditegaskan oleh Ono, perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan UU no 7 Tahun 2016, hanya berlaku bagi nelayan kecil yang kapalnya berukuran dibawah 10 GT, nelayan tradisional, dan juragan kapal dibawah 30 GT.

“Bagi nelayan yang menggunakan kapal-kapal, terlebih berlayarnya pun sudah sampai Papua, tidak masuk, karena mereka sudah sejahtera,” tegas Ono.

Sedangkan untuk perizinan kapal, kapal diatas 10 GT hingga 30 GT cukup hanya sampai Provinsi, dan 30 GT keatas harus sampai Pemerintah Pusat.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jabar itu, tidak lupa mendorong kepada nelayan untuk membentuk kelompok yang dilengkapi dengan badan hukum, dengan maksud, memudahkan dalam mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Sementara itu penyuluh nelayan Dinas Perikanan dan Keluatan (Diskanla) Yuda hardia dan fenta menambahkan, bagi nelayan yang sudah memiliki kartu nelayan agar segera memberikan datanya untuk didaftarkan dalam Kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka).

Terlebih bagi para pelaku usaha perikanan baik pengolahan, pembudidaya, maupun pemasaran hasil perikanan. Karena, manfaat kartu Kusuka sangat membantu masyarakat kedepan, salah satunya terkait bantuan permodalan.

“Syaratnya cukup dengan foto copy KK dan KTP,” ucapnya.

Sementara itu salah satu nelayan Karangsong, Rudin, berharap kepada pemerintah agar kedepan memberikan jaminan keselamatan berupa asuransi nelayan kepada ABK kapal yang ukuranya 30 GT keatas. Serta pemberdayaan bagi mantan nelayan.

 

(pri/pojokjabar)

loading...

Feeds