Beredarnya Tulisan Bongkar APBD Gate Resahkan Politisi Majalengka

Tulisan soal dugaan APBD gate di Kabupaten Majalengka.

Tulisan soal dugaan APBD gate di Kabupaten Majalengka.


POJOKJABAR. com, MAJALENGKA- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Majalengka 2018, beredar foto secarik kertas yang berjudul “Bongkar APBD Gate” yang ditulis tangan oleh Bakal Calon Bupati Majalengka Uyun Saeful Yunus. Beredarnya foto tulisan tangan di Sosial Media Whatapps (WA) sempat membuat geger masyarakat maupun politisi Majalengka.

Kertas tersebut bertuliskan Bongkar APBD Gate terdiri dari tiga paragraf pada paragraf pertama, “Hak interpelasi di duga menjadi bagi – bagi dana aspirasi kurang lebih Rp 5 miliar di DPRD Majalengka”. Kemudian di paragraf ke dua “Uang pajak PBB 2017 diduga jadi dana aspirasi di korupsi di Majalengka”, dan di paragraf terkahir ” Hak interpelasi DPRD Majalengka diduga ditukar dana aspirasi dari pajak PBB milik rakyat sebesar Rp 5.000.000.000.

Pria yang akrab di sapa Uyun ini mengatakan banyak varian dari pendapatan asli daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan Majalengka. Secara kewenangan, sejak tahun 2009 pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pengelolaan PBB kepada pemerintah daerah.

Tentunya dalam konteks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Peraturan Daerah (Perda) No 02 tahun 2012 menjadi landasan kontitusional pengelolaan PBB di Majalengka yang kemudian diturunkan dalam keputusan Bupati No 496 tentang tarif NJOP PBB, yang menarik adalah dalam perda di maksud, pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa kenaikan tarif NJOP tiap 3 tahun sekali, dikecualikan wilayah yang sedang mengalami perkembangan secara pesat.

Pasal berikutnya menyatakan bahwa kenaikan tarif NJOP menjadi sepenuhnya kewenangan bupati, namun yang terjadi adalah kenaikan tarif NJOP ternyata terjadi setiap satu tahun sekali.

“Jelas kondisi ini tidak sesuai dengan Perda No 02 tahun 2012 pasal 6 ayat (2). Selanjutnya adalah tidak jelasnya parameter daerah yang dikategorikan sedang mengalami perkembangan wilayah, karena ternyata kenaikan NJOP PBB dimaksud terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka,” kata Uyun.

Kenaikan tarif NJOP, lanjut Uyun berdasarkan Perda No 02 tahun 2012 merupakan kewenangan bupati, namun demikian bukan berarti harus dengan sewenang wenang menaikan tarif NJOP.

“Perlu kiranya bupati meninjau kembali kenaikan tarif njop yang sudah terjadi yang harus digarisbawahi adalah kenaikan tarif NJOP yang sudah terjadi tidak sesuai dengan Perda No 02 tahun 2012 dan Kepbup No 496, sehingga terindikasi cacat hukum,” ujar Uyun.

Uyun menegaskan Bupati Majalengka, cacat hukum karena telah menaikan tarif NJOP, dan keputusan bupati tersebut harus ditinjau kembali, karena telah merugikan masyarakat Majalengka yang saat ini sedang menuju perkembangan daerah.

(ded/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds

ilustrasi-miras

MPR RI Blak-blakan Soal Perpes Miras

Jadi, demi melindungi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana perintah konstitusi, dan untuk kemaslahatan terbesar bagi rakyat dan NKRI, juga sesuai dengan …