Tolak Pungli, Ratusan Petani Ontrog Perhutani

Ratusan petani penggarap lahan perhutani saat mendatangi Kantor Bupati Majalengka, Senin (24/8/2015)
Ratusan petani penggarap lahan perhutani saat mendatangi Kantor Bupati Majalengka, Senin (24/8/2015)
Ratusan petani penggarap lahan perhutani saat mendatangi Kantor Bupati Majalengka, Senin (24/8/2015)

POJOKJABAR.id, MAJALENGKA– Menolak┬ápungutan liar atas tanah garapan di lahan Perhutani. Ratusan petani asal Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Loyang, Kabupaten Indramayu gelar unjuk rasa di Kantor Bupati dan Perhutani Majalengka, Senin (24/8/2015).

Aksi yang dimulai pukul 10.30, ratusan petani penggarap lahan milik Perhutani langsung mendatangi Kantor Bupati Majalengka. Mereka menyampaikan aspirasi dengan cara berorasi.

Dalam orasinya, petani menyatakan menolak segala pungutan liar yang dilakukan Perhutani atas tanah garapan tanah. Selain itu, petani juga meminta Pemkab Majalengka agar membantu menyelesaikan konflik antara petani dengan perhutani.

Petani juga meminta Pemkab Majalengka dapat menghentikan perluasan tanaman karet denga cara pergantian pola tanam di lahan kawasan hutan tumpang sari yang disinyalir sebagai agenda pengusiran petani dari lahan garapan secara perlahan.


Didi, perwakilan petani penggarap asal Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka mengatakan, Perhutani telah melakukan pungutan liar terhadap petani penggarap dengan nilai Rp 2 juta per hektar. “Kami menolak itu lantaran dilakukan sepihak, dan ini sudah merupakan bentuk penzoliman petani denga cara pemerasan,” katanya seperti yang dilansir rmol.co, Selasa (25/8/2015).

Sementara itu, Ketua Administrasi Perhutani Majalengka, Jejen melalui Bagian KSS Pengelola Hutan Bersama Masyarakat, Dadang Supriatna menuturkan, pungutan terhadap petani penggara sudah ada kesepakatan kerja sama sebelumnya. Kata dia, antara Perhutani denga warga yang mengelola lahan tanah Perhutani telah melakukan kesepakatan dalam bentuk surat perjanjian sesuai aturan yang sudah disepakati dan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama.

“Dalam surat perjanjian kerjasama tersebut disepakati bahwa 15 persen hasil garapan disetorkan ke pihak Perhutani Kabupaten Majalengka,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa dapat pengawalan kepolisian sebanyak 3 pleton dalmas Polres Majalengka dan Polsek Majalengka, ditambah satu pleton Satpol PP, dan satu pleton Polhut Perhutani Kabupaten Majalengka dipimpin Kepala Bagian Operasional Polres Majalengka, Kompol Johnson Madui, SH. (rmol/dea)