Selesaikan Persoalan Penyesuaian Harga BBM, Presiden Minta Pemerintah Daerah Tak Perlu Ragu Gunakan APBD

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ist

POJOKJABAR.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).


Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).

“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE (Surat Edaran) dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” kata Presiden Jokowi.


Baca Juga: Jokowi Resmi Umumkan Kenaikan BBM, Harga Pertalite Jadi Rp10 Ribu per Liter

Jokowi juga mendorong pemda untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk digunakan sebagai bansos untuk masyarakat yang membutuhkan. Seperti nelayan, ojek, UMKM hingga digunakan sebagai subsidi transportasi.

Misalkan untuk UMKM, lanjut Jokowi, Pemda bisa memberikan bantuan untuk pembelian bahan baku yang serba bergejolak karena kenaikan BBM. Lalu, bisa digunakan untuk transportasi umum terutama untuk meringankan kenaikan tarif.

“Bentuknya, bisa bansos terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya, kan harian menggunakan solar ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek misalnya, ini juga menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi ini,” ujarnya.

Menurut Presiden, alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar Rp2,17 triliun. Selain itu terdapat alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun.

“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk masyarakat di tengah harga pangan yang kian melonjak dan kenaikan harga BBM subsidi.

Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bansos yang akan disalurkan terbagi menjadi tiga, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan subsidi untuk ojek hingga nelayan.

Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun. (*)