Soal Dugaan Perusahaan M Lutfi, AMPHI Serahkan Laporan Pengaduan ke KPK

AMPHI Blak-blakan ke KPK, Minta Usut Perusahaan Tambang Berafiliasi ke Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf

AMPHI Blak-blakan ke KPK, Minta Usut Perusahaan Tambang Berafiliasi ke Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf


POJOKJABAR.com, JAKARTA – Lembaga pemerhati antikorupsi, AMPHI mengkritisi kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Direktur Eksekutif AMPHI, Risal menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menelisik lebih jauh ihwal keterlibatan sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan Nur Alam.

“Kami menduga ada perusahaan tambang sekarang tengah diselidiki KPK, itu sahamnya dimiliki salah satu menteri di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin,” ujar Risal melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Risal mengatakan bahwa dirinya dan tim AMPHI sudah menyampaikan hal ini depan Gedung KPK dua hari lalu. Mereka menggelar aksi demonstrasi menuntut agar KPK menelisik lebih jauh soal adanya dugaan keterlibatan menteri di perusahaan tambang di Sultra, sekaligus menyerahkan laporan pengaduan kepada KPK dan Mabes Polri.

“Menteri yang dimaksud kami Menteri Perdagangan (M Lutfi). Ini bisa mencoreng Kabinet Jokowi-Ma’ruf. Pak Jokowi secara tegas mengungkapkan tak pandang bulu soal korupsi,” tegas Risal.

Adapun dalam persidangan 23 Maret 2021, nama M Lufti sembat disinggung Nur Alam ketika menjadi saksi di Pengadilan Negeri Kendari. Di hadapan Majelis Hakim PN Kendari yang dipimpin Klik Tri Margo, mantan Gubernur Sultra dua periode ini menceritakan, dirinya menyebut Menteri Muhammad Lutfi adalah pemilik modal di PT TMS.

Risal menyoroti Langkah menteri Luthfi Tidak etis dan sebagai pejabat publik penting untuk memberikan klarifikasi kepada publik dan khususnya kepada bapak Presiden RI. Dia mendesak Komisioner Ketua KPK RI menurunkan tim untuk lakukan investigasi secara menyeluruh.

“Kami berharap KPK dapat mengendus dan membongkar Praktek Praktek pencucian uang yang diduga kuat mengalir sebesar 30% atau senilai ratusan milyar dari saham tersebut ke beberapa rekening yang disebutkan dalam kesaksian di PN Kendari Sultra. Ini harus di klarifikasi oleh saudara menteri perdagangan. Jangan membuat gaduh negeri ini.

“Sudah cukup menteri perikanan dan menteri sosial yang terlibat Mega Korupsi. Ini sangat mencoreng wajah pemerintahan bapak presiden Jokowi. Kami harap pengaduan kami kepada KPK bisa memberikan atensi tersendiri,” pungkasnya.

(*/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds