Pasca Longsor di Sumedang, Polisi Temukan Dugaan Pelanggaran Pembangunan Perumahan

Penemian korban longsor di Sumedang, Rabu (13/1/2021)./Foto: Istimewa

Penemian korban longsor di Sumedang, Rabu (13/1/2021)./Foto: Istimewa


POJOKJABAR.com, SUMEDANG– Hasil pemeriksaan sementara menemukan adanya dugaan pelanggaran pembangunan perumahan yang menyebabkan bencana tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Demikian diungkap Kepala Kepolisian Resor Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robbyanto.

”Diduga tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan dengan tidak melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan upaya menstabilkan lereng dan menerapkan sistem drainase yang tepat hingga meminimalkan pembebanan di lereng,” kata Eko seperti dilansir dari Antara, Senin (25/1).

Polres Sumedang saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga, pejabat dinas terkait di lingkungan Pemkab Sumedang, termasuk pengembang perumahan.

Hasil analisis sementara dari olah tempat kejadian perkara, ditemukan beberapa dugaan pelanggaran yang menjadi penyebab longsor dan menelan korban jiwa di Kecamatan Cimanggung, Sabtu (9/1).

Kapolres mengungkapkan, dugaan penyebab longsor yaitu adanya beberapa saluran air atau drainase buatan yang belum ditembok mengalir dari Perumahan SBG dan Perumahan Kampung Geulis atau tepat di atas lokasi bencana tanah longsor.

”Drainase buatan yang belum ditembok tersebut mengalami resapan sehingga membuat struktur tanah menjadi tidak stabil dan runtuh, dan longsor menimpa rumah warga di Perumahan Pondok Daud di bawahnya,” terang Eko.

Dia menyebutkan, dugaan pelanggaran lain yaitu Perumahan SBG tidak memiliki tembok penahan tanah di sepanjang jalur longsoran tersebut. Sehingga tanah tidak kuat menahan air ketika turun hujan deras.

Selanjutnya keterangan masyarakat ada penebangan pohon di lahan lereng antara Perumahan SBG dan Perumahan Pondok Daud oleh pengembang Perumahan Kampung Geulis untuk dijadikan jalan, sehingga kekuatan lereng menjadi tidak stabil.

”Kawasan yang berdasar kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi,” kata Eko.

Dia menyampaikan, berdasar prosedur teknis penyelenggaraan pembangunan perumahan, dalam ketentuan pola ruang gerakan tanah di bawah 40 persen diperbolehkan membangun rumah terbatas dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng.

Selanjutnya, menurut Kapolres, pengembang harus menerapkan sistem drainase yang tepat, meminimalkan pembebanan di lereng, memperkecil kemiringan lereng, pembangunan jalan mengikuti kontur lereng, dan mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.

Pengembang juga diwajibkan melakukan kajian geologi tata lingkungan atau geologi teknik dasar sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.

Namun, diduga pengembang tidak melakukan kewajiban itu.

”Diduga tidak melakukan kajian geologi tata lingkungan atau geologi teknik dasar sebagai dasar pelaksanaan pembangunan sehingga terjadinya dampak terhadap lingkungan berupa longsor,” tutur Eko.

Dia menambahkan, Polres Sumedang akan menanyakan pembangunan perumahan Kampung Geulis kepada penanggung jawab teknis pembangunan, kemudian memintai keterangan kepada pengembang dari PT. Amaka Pondok Daud yang membangun Perumahan Cihanjuang A Regency.

Selain itu, polres akan meminta keterangan atau pendapat ahli geologi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Badan Geologi Kementerian ESDM, kemudian dari BMKG Bandung, dan meminta pendapat ahli pidana.

Bencana tanah longsor menimbun permukiman rumah penduduk di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Sabtu (9/1) menyebabkan 40 orang meninggal dunia terdiri atas warga, TNI, dan petugas BPBD.

(jpc/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds