Akhir Tahun, Fadli Zon Berikan Catatan Penting buat Jokowi

Fadli Zon  usai menghadiri Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor (HJB) ke-357, Rabu (12/6/2019)./Foto: Rishad

Fadli Zon usai menghadiri Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor (HJB) ke-357, Rabu (12/6/2019)./Foto: Rishad


POJOKJABAR.com– Politisi Partai Gerindra Fadli Zon memberikan catatan penting bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya tahun 2021.

Catatan Fadli menunjukkan setidaknya ada empat argumen kenapa demokrasi terus mengalami mengalami kemunduran di era Jokowi.

Terlebih lagi dalam setahun terakhir ini, kata Fadli, kekuasaan oligarki justru kian terkonsolidasi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI itu dalam keterangan tertulisnya diterima Pojokjabar.com di Jakarta, Kamis (31/12/2020).

“Pertama, dalam setahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah memandulkan dua lembaga yang menjadi ikon demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.

Dua lembaga tersebut diantaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita tahu, menjelang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, pemerintah dan DPR sebelumnya telah mensahkan revisi UU KPK dan UU MK. Sesudah UU MK direvisi, keputusan MK tak lagi bersifat mengikat DPR dan Pemerintah,” paparnya.

Kedua, lanjut Fadli, terjadi penurunan sejumlah indikator vital dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Meskipun indeks demokrasi Indonesia secara agregat membaik, namun menurut BPS (Badan Pusat Statistik) ada beberapa variabel vital yang skornya justru turun, yaitu kebebasan berbicara turun dari 66,17 poin.

Kemudian, pada 2018 menjadi 64,29 poin pada 2019) dan kebebasan berkumpul (turun dari 82,35 poin menjadi 78,03 poin).

Selanjutnya, peran partai politik turun dari 82,10 poin menjadi 80,62 poin dan Pemilihan umum bebas dan adil (turun dari 95,48 poin menjadi 85,75 poin).

“Ini adalah variabel skornya paling anjlok,” tegas anak buah Prabowo Subianto itu.

“Selain empat variabel yang turun tadi, itu, ada juga beberapa variabel penting lain yang skornya masih tergolong buruk di bawah 60 persen,” sambung Fadli.

Seperti, ancaman kekerasan yang menghambat kebebasan berekspresi sebesar 57,35 poin, persentase anggota dewan perempuan 68,63 poin, serta demonstrasi kekerasan 30,37 poin.

Menurutnya dalam pengukuran Indeks Demokrasi, skor di bawah 60 dianggap sebagai indikator yang buruk bagi demokrasi.

“Ketiga, kekuasaan makin terkonsentrasi di tangan Presiden dan eksekutif,” lanjut legislator dapil Jawa Barat (Jabar) itu.

Bayangkan, ungkap Fadli, dengan bekal kekuasaan menerbitkan Perppu, Presiden kini bisa mengubah lebih dari lima undang-undang sekaligus, tanpa perlu lagi persetujuan DPR.

Contohnya adalah Perppu Corona 2020, yang mengubah 8 undang-undang sekaligus, yaitu UU MD3 yang mengatur kewenangan DPR, UU Keuangan Negara,

Terakhir, UU Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Penjaminan Simpanan, UU Surat Utang Negara, UU Bank Indonesia, dan UU APBN 2020.

Selain itu, hanya dengan satu draf RUU, kini Presiden bisa mengubah 79 undang-undang sekaligus, seperti terjadi dengan Omnibus Law Cipta Kerja.

Perppu Corona dan Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya telah memperbesar kekuasaan Presiden di bidang legislatif, tapi juga memperbesar kekuasaan Presiden di bidang yudikatif.

“Ini adalah cermin kemunduran demokrasi yang sangat kentara,” jelas dia.

Keempat, kian besarnya impunitas yang dimiliki Presiden. Amandemen UUD 1945 sebenarnya telah memberikan perlindungan yang sangat besar kepada Presiden.

Dengan hal tersebut, tambah Fadli, Presiden tak bisa lagi dengan mudah dijatuhkan oleh DPR.

Ditambah lagi dengan dalih keadaan luar biasa, melalui Perppu Corona, impunitas yang dimiliki pemerintah kini jadi luar biasa.

Ia menyebutkan Presiden dan jajarannya tak lagi bisa diajukan ke muka pengadilan jika ada kebijakannya yang dianggap menyeleweng.

”Kekuasaan presiden kini juga kembali dilindungi oleh _haatzaai artikelen_ dan _lesse majeste_. Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden, sebenarnya sudah dibatalkan oleh MK pada 2006 lalu, kini dimasukan kembali dalam RUU KUHP yang baru,” pungkasnya.

“Empat argumen itu secara jelas menunjukkan mundurnya praktek demokrasi di era Jokowi, khususnya dalam setahun terakhir,” tandas Fadli.

(muf/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds