Fraksi PKS Beberkan Pasal Janggal dalam UU Ciptaker yang Diteken Presiden Jokowi

Ilustrasi RUU Omnibus Law./Foto: jpc

Ilustrasi RUU Omnibus Law./Foto: jpc


POJOKJABAR.com– Anggota Badan Legeslatif (Baleg) Frkasi PKS Bukhori Yusuf menilai penekanan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo terkesan gegabah.

Pasalnya, dalam darf UU dijuluki sapu jagat itu masih banyak yang ditemukan pasal yang janggal.

Demikian disampaikan oleh Bukhori melaui pesan singkatnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (3/10/2020).

“UU yang sudah terlanjur diteken presiden, kita Fraksi PKS masih menemukan pasal kejanggalan,” ujarnya.

“Pasal 6 semestinya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam redaksionalnya. Tapi, rujukan yang dimaksud di Pasal 6 tidak ada karena di Pasal 5 tidak memiliki ayat sama sekali. Lantas, maksudnya merujuk kemana?,” tutur Bukhori.

Brikut redaksional pasal yang janggal berhasil di himpun oleh Fraksi PKS:

Pada Pasal 5 berbunyi:

“Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.”

Sedangkan di Pasal 6 berbunyi:

“Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Menurutnya, temuan tersebut semakin menguatkan fakta bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat bermasalah.

Ia menyebutkan, penyusunan RUU yang dilakukan secara tergesa-gesa berakibat pada pembentukan produk hukum yang cacat.

Ia pun menyesalkan bila dalam implimentasinya, regulasi tersebut kemudian berdampak negatif pada kelangsungan hidup rakyat.

Sebelumnya, tambah Bukhori, Kemensetneg secara sepihak telah mengubah UU yang semestinya sudah tidak boleh diubah karena bukan kewenangannya.

“Lalu, apa UU ini akan diubah lagi setelah diteken?. Tidak semestinya barang cacat diberikan untuk rakyat, bukan?,” sindirnya.

Meski demikian, anak buah Ahmad Syaikhu itu berharap UU tersebut tidak menimbulkan multitafsir dalam implimentasinya, mengingat pihak yang akan paling terdampak akibat regulasi ini adalah rakyat.

“Di sisi lain, publik juga perlu mengawasi apakah UU Ciptaker ini sejalan dengan amanat UUD 1945 atau justru sebaliknya,” pungkasnya.

(Muf/Pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds