Soal Draf UU Cipta Kerja, Ini Kata Mensesneg

Ilustrasi RUU Omnibus Law./Foto: jpc

Ilustrasi RUU Omnibus Law./Foto: jpc


POJOKJABAR.com– Tidak ada substansi yang berubah antara draf UU Cipta Kerja dengan 812 halaman dengan yang versi terbaru 1.187 halaman.

Demikian dikatakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman-Red) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden,” ujar Pratikno kepada wartawan, Jumat (23/10).

Pratikno berujar adanya perubahan tersebut karena berubahnya formatting teknis. Menurutnya sebelum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setiap naskah RUU dilakukan formatting dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara agar siap untuk diundangkan.

“Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg,” katanya.

Pratikno mengatakan perbedaan jumlah halaman tersebut karena margin dan font yang berbeda-beda. Sehingga hal itu mengakibatkan ‎bertambahnya halaman sebanyak 375.

“Sebab naskah yang sama, yang diformat pada ukuran kertas yang berbeda, dengan margin yang berbeda dan font yang berbeda, akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda. Setiap naskah UU yang akan ditandatanganin Presiden dilakukan dalam format kertas Presiden dengan ukuran yang baku,” ungkapnya.

Diketahui ‎adanya perbedaan antara draf UU Cipta Kerja 812 halaman dengan yang 1.187 halaman. Terdapat adanya penghilangan pasal dan perubahan substansi bab.

Misalnya, Pasal 46 UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dihapus dari naskah draf 1.187 halaman. Padahal sebelumnya ada. Adapun pasal yang hilang ini menjelaskan tentang Badan Pengatur yang bertugas mengatur distribusi, mengawasi cadangan migas, dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kemudian, terjadi perubahan penulisan bab pada bagian Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi. Dalam naskah 812 halaman, hal ini ada di bawah Bab VIA. Namun di naskah 1.187 halaman bab ini bernomor VIIA.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengakui adanya penghilangan pasal di draf UU Cipta Kerja dengan halaman 1.187. ‎”Terkait Pasal 46 yang koreksi itu benar‎,” ujar Supratman kepada wartawan, Kamis (22/10).

Politikus Partai Gerindra tersebut menuturkan Pasal 46 tersebut memang seharusnya dihapus dari UU Cipta Kerja. Itu karena terkait tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. “Jadi kebetulan Setneg yang temukan. Jadi, itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH Migas,” katanya.

Supratman berujar pasal 46 berisi tugas BPH Migas. Awalnya pemerintah mengusulkan kewenangan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee dialihkan dari BPH Migas ke Kementerian ESDM.

Namun saat dibahas di rapat panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja usulan pemerintah tersebut tidak dapat diterima.‎ Namun ternyata naskah Pasal 46 tersebut belum dihapus saat DPR menyerahkan draf final UU Cipta Kerja dengan halaman 812.

“Atas dasar itu, kami bahas di Panja, tapi diputuskan tidak diterima di Panja. Tapi naskah yang kami kirimkan ke Setneg ternyata masih tercantum (Pasal 46-Red).

Karena menganggap ada yang salah, Supratman mengatakan pihak Sekretariat Negara (Setneg) ‎meminta klarifikasi ke Baleg karena masih terdapatnya Pasal 46 tersebut. “Jadi saya berkonsultasi dengan kawan-kawan seharusnya tidak ada (Pasal 46-Red),”

Diketahui, ada enam draf yang beredar di kalangan publik terkait Cipta Kerja ini. Pertama RUU setebal halaman 1.028 (Maret 2020). Kedua versi 905 halaman (5 Oktober). Ketiga versi 1.052 halaman (9 Oktober). Keempat ‎1.035 halaman (12 Oktober). Kelima versi 812 halaman pada (12 Oktober). Terakhir keenam versi 1.187 halaman (22 Oktober).

‎Adapun, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP.

Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.

(jpc/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds