Pengacara Sesalkan Jaksa Tak Merinci Kapan Pinangki Terima Uang USD 500 Ribu

Jaksa Pinangki Sirna Malasari./Foto: Istimewa

Jaksa Pinangki Sirna Malasari./Foto: Istimewa


POJOKJABAR.com– Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari, Adres Napitupulu menyesalkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak menjelaskan secara rinci kapan Pinangki menerima uang sebesar USD 500 ribu.

Lanjutnya, masih belum juga menjelaskan hal-hal yang disampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan pada Rabu (30/9).

“Penuntut umum masih tidak menjelaskan hal-hal yang kami sampaikan dalam eksepsi kami yaitu tidak jelasnya kapan Pinangki terima uang, dari katanya Andi Irfan Jaya,” kata Aldres di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Aldres menyampaikan, pernyataan itu dilontarkan, karena dalam berkas saksi Andi Irfan Jaya tidak pernah ada klausul soal pemberian uang. Menurutnya, hingga kini dakwaan Jaka Penuntut Umum (JPU) masih menerka-nerka soal waktu dan tempat pemberian uang tersebut.

“Jaksa tadi hanya mengatakan bahwa kami mendakwa dia menerima uang dari Andi Irfan Jaya, itu kalau nggak di Kuala Lumpur, di Jakarta atau atau kebanyakan ataunya itu, kita bisa lihat sendiri. Itu jelas atau nggak menurut kami, itu tidak jelas, tapi menurut penuntut umum itu yang jelas ya, nanti masyarakat bisa nilai,” cetus Aldres.

Aldres pun menyoroti dakwaan JPU soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap kliennya. Dia menyebut, dakwaan pencucian uang terhadap Pinangki tidak cermat.

“Kami katakan tidak jelas dimana menyamarkannya, dimana layeringnya pencucian uang di perkara ini. Kemudian dia jawab, bahwa digunakan untuk keperluan pribadi, loh iya bukan pencucian uang, itu namanya kalaupun benar itu menikmati hasil kejahatan bukan pencucian uang,” ujar Aldres.

Aldres pun merasa keberatan terkait Pinangki didakwa bermufakat jahat untuk memberi suap kepada pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Menurutnya, dakwaan Jaksa tidak membeberkan siapa pejabat tersebut.

“Tapi di dalam dakwaan tidak disebutkan apa pejabatnya siapa pejabatnya, emang pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung cuma satu. Tadi dia bilang sudah jelas itu, tapi kami tetap merasa itu tidak jelas siapa yang mau disuap oleh Pinangki ini,” pungkas Aldres.

Sebelumnya, JPU menegaskan dakwaan terhadap Pinangki Sirna Malasari dinilai sudah menjelaskan secara rinci terkait perbuatan dan penerimaan uang sebesar USD 500 dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Pernyataan ini menanggapi nota keberatan atau eksepsi tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari.

“Surat dakwaan JPU, baik dakwaan subsider primer telah memuat seluruh unsur pasal. Kemudian surat dakwaan sudah menjelaskan secara lengkap rincian perbuatan dan menyebutkan keterangan waktu yang lengkap, tempat terjadinya tindak pidana,” kata Jaksa Kemas Roni.

Jaksa menegaskan, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Andi Irfan Jaya yang juga merupakan tersangka dalam perkara ini, uang USD 500 ribu yang diterima Pinangki diperoleh dari Andi Irfan. Uang tersebut merupakan down payement (DP) untuk pengurusan fatwa Djoko Tjandra di Mahkamah Agung.

Pengurusan fatwa hukum itu dilakukan agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dua tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali. Sehingga Pinangki Sirna Malasari dijanjikan uang sebesar USD 1 juta, jika berhasil mengurus fatwa hukum tersebut.

“Terdakwa (Pinangki Sirna Malasari) juga bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk memberi hadiah atau janji kepada PNS berupa uang sebesar USD 10 juta kepada pejabat Jaksa Agung dan di Mahkamah Agung,” pungkas Jaksa Roni.

(jpc/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds