2 Partai Ini Tolak RUU Omnibus Law Ditetapkan Jadi UU, Ini Alasannya

Ilustrasi RUU Omnibus Law./Foto: jpc

Ilustrasi RUU Omnibus Law./Foto: jpc


POJOKJABAR.com– Penetapan Rancangan Undang Undangan (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja diitolak
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara tegas pada pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Sabtu malam (3/10) di Jakarta.

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan arah dan jangkauan pengaturan RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang. Fraksi PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

“Sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materiil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama,” ujar Ledia di Gedung DPR, Sabtu (3/10).

Ledia menambahkan ada beberapa catatan Fraksi PKS DPR RI. Pertama Fraksi PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi Covid 19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.

Kedua, banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan.

“Padahal Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini,” ungkapnya.

Ketiga, lanjut Ledia, Fraksi PKS memandang RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosis, dan tidak pas dalam menyusun resep. Meski yang sering disebut adalah soal investasi, pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukanlah masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi.

“Contoh ketidaktepatan ini adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisis yang komprehensif. Hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha tanpa melihat rata-rata lama masa kerja pekerja yang di-PHK. Sehingga nilai maksimal pesangon itu semestinya tidak menjadi momok bagi pengusaha,” ungkapnya.

Keempat, secara substansi Fraksi PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi.

Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja adalah ancaman terhadap kedaulatan negara melaui pemberian kemudahan kepada pihak asing.

“Termasuk juga ancaman terhadap kedaulatan pangan kita RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhap tenagakerja, atau buruh melaui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah, dan pesangon,” sebutnya.

RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30 persen untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dihapus.

RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pangawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya.

“Seyogyanya apabila pemerintah bermaksud untuk mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern,” ujar Ledia.

“Kami Fraksi PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai UU,” tegasnya.

Sementara terpisah, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menegaskan partainya menolak RUU tersebut disahkan menjadi UU. Alasannya ada lima butir.

Pertama, Fraksi Demokrat berpendapat RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi dan kepentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini. Prioritas utama pemerintah pada upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19 serta memulihkan ekonomi rakyat,” tegas Hinca.

Kedua, RUU Cipta Kerja ini membahas secara luas beberapa perubahan UU. Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu per satu, hati-hati, dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Apalagi masyarakat sedang sangat membutuhkan keberpihakan dari negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi dewasa ini. Tidak baik jika memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang sedemiklan kompleks secara terburu-buru.

“Alih-alih menghasilkan aturan yang komprehensif, justru bisa menghasilkan aturan yang serampangan, tumpang tindih dan melawan logika akal sehat masyarakat,” ungkapnya.

Ketiga, harapannya RUU ini di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan apalagi dipinggirkan.

Demokrat menghendaki hadirnya UU di bidang investasi dan ekonomi yang memastikan bahwa baik dunia usaha maupun kaum pekerja mendapatkan kebaikan dan keuntungan yang sama. Sehingga mencerminkan keadilan yang sejati. Sementara itu kaum penganggur yang jumlahnya cukup banyak diharapkan juga memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan.

“Tetapi, RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. Sejumlah pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, ketenagakerjaan dan lain yang diatasnamakan sebagai bentuk reformasi birokasi dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Tapi justru berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tuturnya.

Keempat, RUU Cipta Kerja dipandang Demokrat telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neo-liberalistik.

Kelima, selain cacat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga cacat prosedur. Fraksi Partal Demokrat menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah,” pungkasnya.

(jpc/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds