KPU Takut Sanksi Diskualifikasi Paslon Langgar Protokol Kesehatan, Ini Kata PD

Ilustrasi Pilkada Serentak

Ilustrasi Pilkada Serentak


POJOKJABAR.com– Politisi Partai Demokrat, Wahyu Senjaya mengkritik Peraturan (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak saat pandemi Covid-19.

Diketahui dalam aturan tersebut, KPU hanya memberikan sanksi teguran secara tertulis dan tidak bisa berkampanye selama tiga hari bagi Paslon yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

Seharusnya, KPU memberikan sanksi tegas berupa diskualifikasi kepada para peserta Pilkada 2020 agar tak ada yang melanggar protokol kesehatan

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI itu saat dihubungi PojokSatu.id di Jakarta, Senin (28/9/2020).

“Cuma surat teguran dan pembubaran acara, ya pasti banyak yang melanggar,
Kalau memang mau tegas kan gampang, buat saja aturan Paslon yang terbukti melanggar Protokol Covid-19 dikenakan sanksi pembatalan sebagai Paslon,” jelasnya.

“Pasti nggak ada yang mau melanggar kalau dibuat aturan begitu,” lanjut anak buah Agus Harimurti Yudhoyono itu.

Wahyu pun mengaku gagal paham melihat keraguan KPU dalam membuat aturan tegas terkait pelanggaran Protokol Covid19.

“Saat ini masyarakat hanya bisa berdoa agar KPU cepat sadar sebelum korban bertambah banyak,” tandasnya.

Ia juga mengatakan, tak bisa memaksakan diri untuk memasukan sanksi diskualifikasi dalam pasal tersebut.

Sebab, tambah Wahyu, KPU merupakan lembaga independen yang tak bisa diintervensi oleh siapapun.

Ia juga mengaku sudah mulai jauh-jauh hari mengusulkan aturan diskualifikasi tersebut.

“Sudah berkali-kali saya dari Fraksi Partai Demokrat di Komisi II mengingatkan sebuah aturan sanksi dan imbauan. Akan tetapi tidak mungkin bagi saya untuk memaksakan pasal sanksi tersebut karena KPU Independen,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan, pihaknya tak bisa mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020.

Sebab, kata dia, dalam membuat aturan KPU harus berdasar pada undang-undang. Sementara hal tersebut tak diatur dalam UU.

“Ada pertanyaan bisa nggak KPU mendiskualifikasi, saya kira tidak. Karena diskualifikasi ini adalah masalah yang sangat prinsip, tentu KPU harus mendasarkannya kepada UU,” kata Raka dalam sebuah diskusi virtual, Senin (21/9/2020).

KPU saat ini tengah merancang sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada. Sanksi tersebut misalnya pengurangan waktu kampanye bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan selama kampanye.

“Sedang juga dipertimbangkan 1 opsi pengurangan hak kampanye dari segi waktu. Misalnya dia melanggar jenis kampanye A, maka bisa jadi selama 3 hari kemudian dia tidak boleh melakukan jenis kampanye yang dilanggarnya itu,” jelas Raka.

Selain itu, KPU juga mempertimbangkan sanksi berupa penghentian kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

(Muf/Pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds