Pengamat Politik: Masyarakat Desa Harus Melek Informasi Desa

Ilustrasi Anggaran Desa.

Ilustrasi Anggaran Desa.


POJOKJABAR.com– Masyarakat desa di Kabupaten Cirebon harus menjadi subjek politik desanya. Selain itu juga harus melek informasi desanya guna mengkritisi Dana Desa (DD) sebagaimana mestinya.

Demikian dikatakan Pengamat Politik dan Sosial, Sutan Aji Nugraha kepada Kantor Berita RMOLJabar (Pojokjabar.com group), Sabtu (19/9) kemarin.

Sutan Aji mengatakan, tujuan dari Undang-Undang Desa itu untuk mengakomodir kepentingan unit terkecil yakni desa agar tidak terjadi transmigrasi dan urbanisasi ke kota, sehingga desa mampu berdikari mensejahterakan masyarakatnya.

“Kami melihat ada fenomena di salah satu provinsi di luar pulau Jawa, ada beberapa desa siluman (fiktif) demi dana desa yg fantastis, tidak sedikit kades yang bermain anggaran untuk kompensasi sewaktu pemilihan kades, walhasil rakyat hanya dijadikan objek infrastruktur tanpa kenaikan indeks kesejahteraan,” ujarnya.

Pengamat Politik inipun tidak menampik masih banyak kepala desa dengan segudang prestasi. Mengapa tercipta kluster berbeda? Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kepala desa saat terpilih untuk menolak para cukong dalam memainkan dana desa, bahkan diluar cukong, proyek biasanya dijual belikan dengan persentase yang fantastis.

Sebelumnya diberitakan, sudah ada tiga Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Ciamis yang tersandung dugaan kasus korupsi. Mereka berasal dari desa yang berada di Kecamatan Panawangan, Panjalu, dan Kecamatan Purwadadi.

Pengamat sosial politik dan hukum, Endin Lidinillah menyayangkan hal tersebut. Seharusnya, desa yang menjadi pelayan dan pengabdi bahkan hambanya rakyat.

“Tetapi dalam realitasnya, di sebagian tempat justru kepala desa menjadi “raja-raja” baru tingkat desa yang tanpa kontrol,” kata Endin di Ciamis, Sabtu (19/9).

Menurutnya, para Kades itu malah menjadi pecandu kekuasaan yang membangun dinasti politik lokal, dan bahkan menjadi koruptor yang memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya.

“Bahkan saya memprediksi pada tahun-tahun ke depan, akan ada klaster baru korupsi di Indonesia, yaitu klaster kepala desa,” ungkapnya.

Dia menegaskan, berbicara tentang itu bukanlah tanpa alasan. Mengapa klaster baru korupsi di tingkat Kades akan terbentuk karena ada faktor pendukung.

“Pendapatan desa dan dana desa dari tahun ke tahun terus bertambah hingga milyaran rupiah. Namun hal itu tidak dibarengi kontrol yang kuat. Baik dari badan pemusyarawatan desa (BPD) maupun dari civil society di tingkat desa,” pungkasnya.

(rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds