Aktivis Perludem Beberkan Saran Terkait Pilkada 2020 kepada Pemerintah

Ilustrasi Pilkada Serentak

Ilustrasi Pilkada Serentak


POJOKJABAR.com– Aktivis Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem) menyampaikan saran kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 karena pandemi Covid-19 yang masih belum mereda penyebarannya.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa mengatakan, pemerintah memiliki alasan regulatif untuk bisa mengedepankan keselamatan seluruh pihak yang terlibat di pilkada untuk selamat dari ancaman Covid-19.

“Apakah mungkin ditunda? Jawabannya ya mungkin. Karena di Perppu 2/2020 yang sekarang diundangkan menjadi UU 6/2020 membuka kemungkinan itu. Jadi kalau misalnya ternyata situasinya memburuk memang bisa ditunda,” ujar Khoirunnisa dalam diskusi virtual bertajuk ‘Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa, Mungkinkah?’, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9).

Bahkan, sosok yang kerab disapa Ninis ini juga membeberkan alternatif mekanisme penundaan pilkada yang bisa ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara.

“Kalau mau menunda seluruh daerah, 270 daerah, maka KPU harus mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR. Di UU Pilkada juga, UU 8/2015, terbuka opsi penundaan parsial, jadi pendekatannya per daerah,” ungkapnya.

Penudaan Pilkada berdasarkan daerah, dijelaskan Ninis, dimungkinkan karena penyebaran Covid-19 di daerah-daerah seringkali berubah-ubah dari yang tadinya masih berada di zonanya hijau kemudian berubah menjadi kuning, oranye, merah atau bahkan hitam.

“Pendekatannya bisa per daerah,” tekannya.

Oleh karena itu, Ninis mengharapkan pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat untuk pelaksanaan pilkada di tengah Covid-19 ini. Di mana ia pun sepakat bahwa keselamatan petugas penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih harus lebih diutamakan.

“Yang mau saya katakan adalah, misal ini situasi Covid-19 ini juga belum membaik, bahkan angkanya cukup meningkat, nanti memutuskan untuk menunda itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, pemerintah gagal dalam berdemokrasi,” tuturnya.

“Justru masyarakat menilainya pemerintah tanggap melihat situasi, cepat melihat situasi,” demikian Khoirunnisa.

(rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds