RUU HIP Berubah Jadi BPIP, Pengamat: Pasal-Pasalnya Juga Diubah, Jangan Hanya Modus

Ketua DPR RI Puan Maharani (ist)

Ketua DPR RI Puan Maharani (ist)


POJOKJABAR.com– Pengamat politik Indonesia Political Review (IPW) turut menanggapi terkait dengan diubahnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurutnya, hal itu harus dilakukan oleh DPR RI karena isi pasal RUU tersebut dinilai kontoversial dengan konstitusional bangsa ini.

Demikian disampaikan oleh Direktur IPW, Ujang Komarudin saat dihubungi Pojoksatu, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Ujang pun meminta kepada DPR dan MPR atau pun Pemerintah untuk merubah pasal-pasalnya jangan hanya nama.

Karena, menurutnya, yang paling terpenting dalam RUU tersebut adalah merevisi pasal-pasalnya yang dinilai kontroversial.

“Merubah judul menjadi BPIP. Tetapi tak merubah isi pasal-pasalnya sama juga bohong,” ujar Ujang.

“Jadi rubah judul. Rubah juga pasalnya. Jadi terintegrasi antara merubah judul dengan merubah isi dalam pasal-pasalnya,” lanjutnya.

Kendati demikian, tambah Dosen tetap Universitas Al-Azhar ini, semua elemen masyarakat harus tetap mengawasi RUU HIP itu yang diubah menjadi BPIP.

“Jangan sampai ada modus hanya merubah judul. Tapi tak merubah isi pasalnya-pasalnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah bersama DPR resmi mengubah pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Perubahan terjadi usai pihak pemerintah yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, menemui pimpinan DPR guna menyampaikan sikap pemerintah terkait RUU HIP.

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah, berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP.

“Yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Konsep yang diajukan pemerintah, kata Puan berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari tujuh bab dan 17 pasal. Hal itu berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal.

“Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya, sekali lagi saya sampaikan, hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi,” tuturnya.

Selain itu, dalam konsideran pemerintah terdapat TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Bukan seperti RUU HIP.

Karenanya, Puan mengajak elemen masyarakat yang menolak RUU HIP, tak perlu khawatir lagi terhadap pembahasan RUU BPIP.

(Muf/pojoksatu)

 

Loading...

loading...

Feeds