KBRI dan Pemerintah ‘Gantung’ Kasus Korban Perdagangan Manusia di Irak?

Gedung Pancasila atau KBRI Baghdad./Foto: Istimewwa

Gedung Pancasila atau KBRI Baghdad./Foto: Istimewwa


POJOKJABAR.com, KARAWANG– Kedutaan Negara Republik Indonesia (KBRI) Baghdad tidak terbuka tekait hasil pertemuan advokasi antara pihaknya dengan tujuh (7) korban perdagangan manusia atau TPPO asal Jawa Barat, bersama pihak agen di Irak pada Minggu (20/10/2019) kemarin.

Pasalnya, ketika Pojokjabar.com meminta konfirmasi terbaru kepada pihak KBRI Baghdad, hingga berita ini dituliskan, pihaknya sama sekali tidak memberikan konfirmasi resmi apapun.

Padahal, sebelumnya, Pejabat Fungsi Protokol dan Konsuler pada KBRI Baghdad Aria Chandra Utama berjanji akan mengadakan pertemuan resmi tersebut pada Minggu (20/10/2019) kemarin.

Santer kabar bahwa pihak KBRI mengadakan pertemuan terkait kasus TPPO ini, hanya saja tidak seperti janji yang diungkap sebelumnya kepada awak media.

KBRI pun dikabarkan kalah saat melobi pihak agen.

Bahkan, ada perjanjian dalam sepekan ke depan untuk membuktikan bahwa ada korban TPPO yang menjadi korban pemerkosaan dari majikan mereka.

Lina Pratiwi, TKW asal Kampung Tangkolo, Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi pun sempat angkat suara soal pertemuan yang dijanjikan itu.

“Tidak jadi pertemuannya. Pak Aria sebelumnya menugaskan staf KBRI di sini namanya Pak Aram untuk membawa kami. Tapi anehnya Pak Aram malah bilang tidak bisa main bawa begitu saja, karena KBRI harus dapat izin dulu dari agen. Kan lucu ya,” ungkap Lina kepada Radarsukabumi.com (Pojokjabar.com group).

Bahkan, kata Lina lagi, staff yang bernama Aram tersebut menjanjikan waktu sepekan untuk menekan agen mereka di Irak agar mau mengizinkan membawa ketujuh TKW Jabar ke shelter di bawah Pemerintah Regional Kurdistan di Erbil.

“Sebelumnya juga kan kami sudah melaporkan ke kantor KBRI. Tapi ujung-ujungnya dikembalikan lagi ke agen. Jadi hal ini sudah berulang kali terjadi,” ujar Lina.

Dia pun berharap kepada Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi agar dapat lebih serius lagi dalam membantu proses pemulangan mereka.

“Saya cuma mau pulang ke Indonesia. Jadi tolong bantu kami,” harap Lina.

Terpisah, santer kabar bahwa pihak Pemkab Karawang pun sempat terkendala saat akan mengurus kasus korban perdagangan manusia asal Kabupaten Karawang, belum lama ini. Di samping itu, para korban sempat dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dalam pengurusan kasus ini.

Sayangnya, ketika Pojokjabar.com mencoba mengkonfirmasi pun belum ada jawaban hingga hari ini.

(mar/ega/izo/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds