Dua Saksi Pembeli Lahan di Limo Depok Diperiksa Kejagung

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. (Ist)

POJOKJABAR.id, Depok – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan perkara dugaan korupsi pembelian lahan yang dilakukan PT Adhi Persada Realti pada 2012 sampai 2013, di Kelurahan/Kecamatan Limo,Kota Depok.


Kali ini Korps Adhyaksa pusat melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi selaku pembeli lahan kepada PT Cahaya Inti Cemerlang (CIC).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Ketut Sumedana mengatakan, dua orang yang diperiksa sebagai saksi kali ini berasal dari PT Adhi Persada Properti dan PT Adhi Persada Realti.

“Saksi-saksi yang diperiksa yaitu, ASV selaku Direktur Utama PT Adhi Persada Properti tahun 2012, SBI selaku Project Director PT Adhi Persada Realti periode Januari 2013 sampai dengan April 2014,” katanya dikutip Pojokjabar dari Radar Depok, Kamis (28/7/2022).


Baca Juga : Pengamat Tata Kota : Fenomena SCBD Harusnya Jadi ‘Tamparan Keras’ untuk Kota Depok dan Pemkab Bogor

Ketut mengungkapkan, keduanya diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh PT Adhi Persada Realti pada 2012 sampai dengan 2013.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara itu,” bebernya.

Seperti diketahui, sambungnya, kasus dugaan korupsi ini berawal saat anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk yakni PT APR membeli tanah seluas 20 hektar di Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, dan Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok dari PT Cahaya Inti Cemerlang (CIC) pada 2012.

Pembelian lahan tersebut untuk membangun perumahan atau apartemen. Lahan yang dibeli PT APR itu ternyata tidak memiliki akses ke jalan umum dan harus melewati tanah milik PT Megapolitan.

Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, masih ada bagian tanah yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PT Megapolitan yaitu SHM nomor 46 dan 47 atas nama SBR.

Dalam perjalanannya, PT APR telah menyetorkan uang pembelian lahan yang masih belum jelas sertifikatnya kepada PT Cahaya Inti Cemerlang.

Pembayaran itu dilakukan melalui rekening notaris dan diteruskan ke rekening pribadi Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Cahaya Inti Cemerlang dan dana operasional.

PT APR mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5316 atas nama PT APR seluas 1,2 hektar setelah melakukan pembayaran untuk seluruh lahan yang dibeli. Sementara itu, sisanya 18,8 hektar masih dalam penguasaan orang lain. (rd/pojokjabar)