BKD Bakal Segera Gelar Rapat Internal Soal Mosi Tidak Percaya yang Dilayangkan kepada Ketua DPRD Depok

Suasa Rapat Paripurna DPRD Kota Depok (Foto: Indra Siregar/RD)

POJOKJABAR.id, Depok – Badan Kehormatan Dewan (BKD) dalam waktu dekat ini akan membahas Mosi tidak percaya yang dilayangkan 38 anggota DPRD kepada Ketua DPRD Kota Depok, melalui rapat internal.


Koordinator BKD, Hendrik Tangke Allo mengaku, sudah menerima surat mosi tidak percaya yang dilayangkan 38 anggota DPRD dari enam fraksi untuk Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra.

HTA –sapaannya- mengaku, dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pembahasan melalui rapat internal terkait surat mosi tidak percaya tersebut.

“Selain melakukan rapat internal, kami juga akan mengumpulkan bukti-bukti sebelum mengambil keputusan,” katanya, Rabu (11/5/2022).


HTA belum bisa memastikan apakah surat mosi tidak percaya tersebut bisa melengserkan Ketua DPRD Kota Depok atau tidak. Mengingat, kewenangan dan kebijakan itu dari partai yang bersangkutan.

“Kalau soal itu tergantung partainya. Karena pergantian pimpinan DPRD itu merupakan wewenang partai masing-masing, tetapi tentunya dengan mempertimbangkan hasil keputusan dari BKD DPRD,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Depok itu menjelaskan, nantinya keputusan dan rekomendasi dari BKD DPRD, akan memutuskan apakah ada pelangggaran tata tertib dan kode etik DPRD atau tidak.

“Setelah itu, kemudian partai yang bersangkutan bisa memberikan rekomendasi. Apakah yang bersangkutan itu akan diganti oleh kader lain dari PKS atau seperti apa,” ujarnya.

Sejauh ini BKD DPRD Kota Depok masih terus berkoordinasi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengambil keputusan.

“Nanti akan kami informasikan untuk lebih lanjut,” tegasnya.

Sebelumnya, menimpali hal itu Ketua Fraksi PKS Hafid Nasir angkat bicara soal mosi tidak percaya yang dilayangkan 38 anggota dewan kepada BKD. Hafid menilai secara aturan apa yang dilakukan ke-38 anggota dewan tersebut sah-sah saja.

“Tetapi saya rasa Pak Putra selaku pimpinan sidang sudah cukup adil dalam memimpin rapat dengan mengakomodir keinginan teman-teman untuk dijadwalkan pertemuan dengan walikota, sebagaimana surat Komisi D agar pimpinan DPRD menjadwalkan pertemuan khusus dengan pak walikota untuk membahas KDS,” ujar Hafid, Selasa (10/5/2022).

Sebagai pimpinan, Ketua DPRD Kota Depok sudah menyampikan dan menjadwalkan pertemuan dengan Walikota Depok.

“Artinya kan sudah cukup adil,” jelasnya.

Tekait tudingan keberpihakan, dia mengatakan ketika anggota sidang memutuskan untuk keluar pada saat itu, maka Ketua DPRD sebagai pimpinan sidang tidak serta merta melanjutkan Sidang Paripurna tersebut.

“Tidak dilanjutkan (sidang), karena merasa agenda Paripurna ini belum disahkan, sehingga tidak ada ketidakadilan dan keberpihakan,” ujarnya.

Hafid juga mengaku, sangat menyangkan keinginan peserta sidang yang ingin Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Depok.

“Ketua DPRD diminta untuk menyerahkan sidang kepada Wakil DPRD, hal itu tidak ada dalam tata tertib, kecuali jika ketua berhalangan baru bisa sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD,” pungkasnya. (rd/pojokjabar)