Kantor Jaksa Pengacara Negara dan Pos Pelayanan Hukum Terpadu Kejari Depok Disahkan

Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi Jawa Barat Asep Nana Mulyana didampingi Walikota Depik Muhammad Idris bersama Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro, saat meresmikan Pos Pelayanan Hukum di Gedung Baleka 2 tepatnya di lokasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depom, Selasa (18/1). FOTO : ARNET/RD

POJOKJABAR.com, Depok – Kantor Jaksa Pengacara Negara dan Pos Pelayanan Hukum Terpadu Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok yang berlokasi di Balaikota Depok resmi disahkan, Selasa (18/1/2022).


Adanya pos pelayanan tersebut bertujuan untuk mengedukasi pengertian hukum ke Aparatur Sipil Negeri (ASN), termasuk mencerdaskan masyarakat bila membutuhkan pengetahuan soal hukum.

“Ini bentuk komitmen kami di seluruh tingkatan Kejaksaan dalam berkontrisbusi membangun Kota Depok, baik dengan memgedukasi bantuan hukum agar semua dapat bekerja secara maksimal,” ungkap Kajati Tinggi Jawa Barat, Asep Nana Mulyana, selepas meresmikan.

Asep mengapresiasi adanya pos pelayanan tersebut, mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022. Harapannya, menjadi salah satu jembatan koordinasi lebih baik lagi. Yang terpenting adalah semakin meningkatkan pelayanan masyarakat di Depok ini.


“Saya yakin ada pos pelayanan hukum ini bisa menjadi jembatan dalam berkomunikasi lebih baim dengan pemerintah,” harapnya.

Kajari Depok, Sri Kuncoro menyampaikan, posko ini merupakan bentuk inovasi dalam peningkatan pelayanan karena selaku penegak hukum yang mempunyai tugas utama jaksa juga punya kewenangan lainnya salah satunya menciptakan kondisi yang mendukung program pembangunan.