Tahun Ini, Target PTSL di Kota Depok Lebih Tinggi

Ilustrasi

Ilustrasi


POJOKJABAR.com, DEPOK – Tahun ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok memasang target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan percaya diri BPN Depok memasang terget 50 persen.

Humas BPN Depok, Yudhi menjelaskan, pada tahun 2020 menargetkan 15 ribu Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), untuk tahun ini menargetkan 33 ribu PBT dan 40 ribu SHAT.

“Iya kami harus percaya dengan target tahun ini bisa tercapai, tentunya dengan tim yang solid,” jelasnya.

Dibeberkannya, pelaksanaan PTSL akan dibagi ke dalam enam tim. Di antaranya Tim Satu (I) Kecamatan Sawangan terdiri dari Kelurahan Pasir Putih PBT 1.100, SHAT 3.650 dan Kelurahan Bedahan PBT 4.500, SHAT 3.000. Tim Dua (II) Kecamatan Cipayung terdiri dari Kelurahan Ratu Jaya PBT 2.000, SHAT 4.000, Kecamatan Cinere terdiri dari Kelurahan Pangkalan Jati Baru PBT 500, SHAT 750, dan Kecamatan Tapos terdiri dari Kelurahan Jatijajar PBT 2.000, SHAT 2.000.

“Tim Tiga Kecamatan Sawangan terdiri dari Kelurahan Sawangan Baru PBT 2.000, SHAT 2.000, Kelurahan Sawangan SHAT 3.445, Kecamatan Tapos terdiri dari Kelurahan Cilangkap PBT 1.500, SHAT 3.000,” tutur Yudhi kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id).

Kemudian Tim Empat (IV) Kecamatan Tapos terdiri dari Kelurahan Cimpaeun PBT 2.000, SHAT 2.000, Kelurahan Leuwinanggung PBT 3.400, SHAT 3.000. Tim Lima (V) Kecamatan Cipayung terdiri dari Kelurahan Cipayung Jaya PBT 3.000, SHAT 3.000, Kecamatan Tapos terdiri dari Kelurahan Sukamaju Baru PBT 2.500, SHAT 2.500.

Dan terakhir, Tim Enam (VI) Kecamatan Sawangan terdiri dari Kelurahan Pengasinan PBT 4.500, SHAT 3.055, Kecamatan Bojongsari terdiri dari Kelurahan Bojongsari PBT 1.000, SHAT 1.000, Kelurahan Bojongsari Baru PBT 1.000, SHAT 1.000, Kelurahan Pondok Petir PBT 2.000, SHAT 2.500 dan Kelurahan Duren Seribu SHAT 100.

“Semua proses nol rupiah alias gratis, kami sediakan blanko sertifikat, pengukurannya disediakan,” tegas Yudhi.

Sesuai dengan SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Dimana pada Diktum Ketujuh angka (5) Jawa dan Bali dibenarkan melakukan pungutan sebesar Rp150.000. Dana tersebut sebagaimana tertuang dalam Diktum Kesatu yaitu untuk, kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

“Jadi pungutan biaya Rp150 ribu, untuk persiapan dokumen, pengadaan patok, materai,dan operasional petugas, sesuai dengan SKB 3 Menteri,” tandas Yudhi.

Namun pungutan yang ditentukan bukan hal yang dilakukan petugas BPN, melainkan petugas dari Kelurahan melalui RT/RW.

(RD/arn/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds