Dugaan Korupsi Jalan GDC, Kejari Kota Depok Panggil DPUPR

Para pekerja Proyek Peningkatan Jalan Jembatan Boulevard GDC sedang melakukan pengecoran jalan jembatan tepat sebelah Kantor Kejari Kota Depok, kawasan Boulevard GDC.

Para pekerja Proyek Peningkatan Jalan Jembatan Boulevard GDC sedang melakukan pengecoran jalan jembatan tepat sebelah Kantor Kejari Kota Depok, kawasan Boulevard GDC.


POJOKJABAR.com, DEPOK – Dugaan korupsi peningkatan Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC), terus diestapet Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok. Dalam waktu dekat, Korps Adhyaksa ini bakal memanggil pemangku jabatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, guna mengklarifikasi mega proyek tersebut.

Kasi Intel Kejari Kota Depok, Herlangga W M menegaskan, pemanggilan juga akan dilayangkan ke dinas terkait, untuk mendiskusikan keterang dari masing-masing pihak. Namun, dia menekankan lagi pemanggilan tersebut masih sebatas klarifikasi meminta dokumen soal pembangunan jalan tersebut.

”Manggil pihak yang lainnya, mungkin saja. Klarifikasi soal full data full bucket. sekaligus juga minta dokumen pelelangan,” tegasnya kepada Harian Radar Depok di Kantor Kejari Kota Depok, Senin (9/11).

Dia mengatakan, belum menyebutkan adanya kerugian negara. Karena saat ini masih sangat prematur. Apalagi, pembangunan masih berjalan sampai saat ini. Ada beberapa tahapan dalam menggarap dugaan ini. Seperti, penyelesaian pengerjaan, pemeliharaan, baru langkah pengecekan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Herlangga melanjutkan, jika semua tahap dilewati. BPK akan memeriksa soal kualitas dan ketentuan material. Bila ada temuan baru yang tidak sesuai, baru dapat dikatakan kerugian negara.

”Ini kan masih pengerjaan. Masih jauh buat memastikan adanya kerugian negara,” terangnya.

Herlangga menyatakan, soal keterlambatan pengerjaan dari ketentuan waktu yang diberikan. Mungkin banyak faktor salah satunya cuaca, dan kesehatan pekerja yang harus di perhatikan. Tapi, mau tidak mau sesuai dengan aturan wajib dikenakan denda sampai waktu penyelesaian.

”Silahkan denda, itu kan memang peraturannya. Memang itu sudah menjadi resiko dari suatu pekerjaan,” tegas Herlangga.

Sanksi mengenai denda keterlambatan proyek per hari diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 120 Perpres itu mengatur, penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. Dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu/permil) dari harga kontrak atau bagian kontrak, untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds