Pilkada Depok 2020: 1.838 Disabilitas Salurkan Hak Pilih

Ilustrasi Pilkada Serentak

Ilustrasi Pilkada Serentak


POJOKJABAR.com, DEPOK – Bagi penyandang disabilitas tak perlu khawatir dalam memberikan hak pilih pada Pilkada 9 Desember 2020. Pasalnya, KPU Kota Depok sudah menyiapkan berbagai cara untuk memaksimalkan keterlibatan kaum disabilitas.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna menyebutkan, kaum disabilitas dapat memanfaatkan fasilitas pendamping pemilih jika diperlukan yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir C3 yang telah disediakan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

”Untuk penyandang disabilitas sensorik netra, tuli serta pengguna kursi akan mendapatkan prioritas pelayanan dari petugas TPS,” ungkap Nana kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Rabu (21/10/2020).

Nana mengungkapkan, tidak ada cetakan surat suara khusus bagi penyandang tuna netra, namun di setiap TPS sudah disiapkan template braile. Pilkada kali ini, hak suara penyandang disabilitas juga mengalami kenaikan 351 pemilih, sehingga menjadi 1.838 pemilih tetap.

”Kalau Pemilu tahun 2019, suara disabilitas sebanyak 1.487 suara,” beber Nana.

Bertambahnya jumlah suara disabilitas, dikatakan Nana karena ada penambahan usia pada tahun ini menjadi 17 tahun, sehingga mempunyai hak pilih pada Pilkada Desember mendatang.

Hal tersebut juga berdampak pada penambahan jumlah TPS yang tersebar di Kota Depok, agar dapat mengurai penumpukan kerumunan massa, mengingat Pilkada masih dalam suasana pandemi covid-19. Anggota KPU Kota Depok Bidang Sosialisasi, Mahadi menerangkan, penambahan tersebut agar tidak terjadi penumpukan di satu titik TPS sehingga harus ada penambahan.

”Biasanya satu TPS maksimal 800 pemilih. Kini paling maksimal 500 orang,” terangnya.

Sebelum adanya pandemi, dibeberkan Mahadi, KPU Kota Depok merancang 3.417 TPS di Kota Depok, kini bertambah menjadi 4015. Tentunya, ini juga berdampak pada jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS yang juga harus ada penambahan,

”Jumlah petugas KPPS menjadi 28.105, karena setiap TPS ada tujuh orang. Sebelum pandemi KPPS hanya 23.918 orang,” tuturnya.

Tak hanya petugas KPPS yang mengalami penambahan. Petugas penertiban juga bertambah menjadi 8.030 orang, sebelumnya hanya 6.834 orang.

”Ini sangat berdampak pada anggaran, karena banyaknya penambahan, baik jumlah TPS dan petugas di lapangan,” tutup Mahadi.

(RD/tul/arn/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds