Dirikan Madrasah Negeri di Kota Depok Halu, Pemkot dan Kemenag Saling Lempar

Sejumlah siswa MTSN 1 Depok sedang keluar istirahat di Jalan Kp Sawah No31 Kelurahan Jatimulya, Cilodong sebelun pandemi corona.

Sejumlah siswa MTSN 1 Depok sedang keluar istirahat di Jalan Kp Sawah No31 Kelurahan Jatimulya, Cilodong sebelun pandemi corona.


POJOKJABAR.com, DEPOK – Sepertinya Kota Depok memang benar-benar belum ada niatan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), menambah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) dan membangun Mandrasah Aliyah Negeri (MAN). Buktinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Kementerian Agama (Kemenag) Depok tidak kompak.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin menegaskan, soal Madrasah Negeri atau lainnya yang berbau dengan keagamaan terdapat di Kemenag, dengan kewengan penuhnya, seperti halnya mengurusi jamaah haji atau umrah.

“Seutuhnya itu semua urusan Kemenag, tidak ada soal Disdik di sini. Ada peranan daerah, yang menyediakan lahan. Itu pun kalau ada lahan,” terangnya kepada Harian Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Rabu (30/09/2020).

Menurutnya, pemerintah daerah sifatnya hanya menghibahkan dalam bentuk lahan atau tanah yang dapat dimanfaarkan Kemenag untuk membangun Madrasah dan lainnya. Sehingga pertanggungjawaban pembangunan ada di Kemenag.

“Memang, jika ada yang tidak terpakai lahannya baru akan diserahkan Kemenag untuk membangun Madrasah,” ungkap Thamrin.

Sampai saat ini, Disdik masih ada urusan utama yang harus diprioritaskan. Diantaranya, memenuhi gedung SMP dan SMA yang masih kurang untuk para pelajar di Kota Depok. Sehingga dipastikan untuk tidak ada hibah tanah untuk pembangunan tahun ini.

“Rencananya pasti ada, tapi setelah urusan utama Disdik dulu, Mungkin tahun depan akan diupayakan penghibahan lahan untuk pembangunan Madrasah,” paparnya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana menegaskan, memang untuk pengadaan lahan dari Pemerintah Kota, namun untuk saat ini, belum ada fokus memprioritaskan lahan untuk pembangunan Madrasah Negeri.

“Itu kewenangan Kemenag pembangunannya. Kalau untuk lahan memang iya dari daerah,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Loading...

loading...

Feeds