Pilkada 2020, Pjs Walikota Depok Awasi ASN Berpolitik

Ilustrasi Pilkada Serentak

Ilustrasi Pilkada Serentak


POJOKJABAR.com, DEPOK – Hari ini Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Depok, Dedi Supandi resmi bekerja. Ada lima program yang akan diterapkan di Kota Depok. Selain fokus penanganan Covid-19, Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat sangat mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpolitik saat Pilkada Depok 2020.

“Sebagai ASN tentu harus siap di tempatkan dimana saja. Bersama-sama dengan Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot, kami akan mengawal keberlangsungan kebijakan Kota Depok untuk dua bulan setengah kedepan,” katanya Pjs Walikota Depok, Dedi Supandi, Minggu (27/9/2020).

Dedi mengaku, saat ini penyesuaian diri terkait program kerja adalah hal yang utama baginya. Seperti langsung melakukan koordinasi dengan PD untuk meneruskan program kerja selanjutnya. Kemudian, bagaimana keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok dengan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi Covid-19.

“Sosialisasi kembali untuk mempropaganda, Pilkada harus bebas Covid-19 kepada masyarakat,” jelasnya.

Dia juga akan mengingatkan aturan netralitas ASN. Untuk tidak melakukan pelanggaran pada masa kampanye baik partisipasi langsung, atau pelanggaran pada media sosial dan lainnya. Hal ini sangat diwanti-wanti Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil.

“Program kerja selanjutnya, saya bakal fokus pada pengendalian Covid-19. Kami akan menguatkan kembali gugus tugas, terlebih Kota Depok sebagai daerah penyanggah ibukota berdampak pada penyebaran Covid-19 yang sangat cepat,” terangnya.

Dedi Supandi menambahkan, program terakhir, pihaknya bakal melakukan sentuhan inovasi demi percepatan program kerja yang telah berjalan di Kota Depok. “Besar harapannya seluruh PD dapat bekerja sama selama saya menjabat sebagai Pjs Walikota Depok,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyebut, tujuh Pjs yang akan bertugas mulai 26 September hingga 5 Desember 2020 ini, untuk menjaga kondusivitas sosial politik di daerahnya selama masa kampanye berlangsung.

“Kondusivitas jadi prioritas, langsung lakukan safari silatirahmi ke Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), tokoh agama, dan tokoh masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil-, Jumat (25/9).

Kang Emil meminta, penjabat sementara untuk langsung berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu setempat, ini demi menguatkan aturan tentang protokol kesehatan selama kampanye berlangsung. Selain itu, penjabat sementara juga diminta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya. Kang Emil menegaskan, pihaknya tidak ingin ada pelanggaran dari ASN selama masa kampanye, baik pada media sosial maupun ikut berpartisipasi langsung.

“Jaga netralitas dari ASN, jangan ada pelanggaran kecil seperti like posting-an media sosial, apalagi terlihat langsung (ikut kampanye),” ucapnya.

Para penjabat sementara, sambung dia, khususnya Pjs Bupati Karawang yang daerahnya masuk Zona Merah dari data periode 14-20 September, serta Pjs Walikota Depok yang juga menjadi daerah tinggi penularan Covis-19. Bisa memaksimalkan pengendalian pandemi selama rangkaian Pilkada Serentak 2020.

Kang Emil mengaku, tidak ingin ada klaster Pilkada di zona rawan tersebut maupun daerah lainnya. Tujuh penjabat sementara juga melaporkan perkembangan di daerahnya, setiap minggu selama masa menjabat kurang lebih dua bulan dua minggu atau 10 pekan.

“Setiap minggu wajib laporkan perkembangan ke saya, di hari Senin. Artinya ada 10 laporan,” tandasnya.

(RD/dic/hmi/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds