Politisi Gerindra Angkat Suara Soal Larangan Mahasiswa UI Ikut Politik Praktis

Politikus Gerindra, Hamimatul Aliyah./Foto: Mufit

Politikus Gerindra, Hamimatul Aliyah./Foto: Mufit


POJOKJABAR.com, DEPOK– Politikus Gerindra Hamimatul Aliyah memberikan tanggapan perihal dengan kebijakan Universitas Indonesia (UI) yang melarang mahasiswanya ikut politik praktis.

Ia menilai bahwa kebijakan akedemisi yang diterapkan kampus UI tersebut merupakan aturan karet yang mengekang hak politik mahasiswa.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI itu dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Salain itu, lanjut Hamimatul, larangan mahasiswa ikut politik praktis mengingatkan pada kejadian di masa lalu.

“Di mana kampus dibersihkan dari gerakan politik mahasiswa pasca-peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari),” ujarnya.

Waktu itu, kata Hamimatul pemerintah Orde Baru membungkam suara mahasiswa melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) atau Badan Koordinasi Kampus (BKK).

Dengan kebijakan tersebut, sambung Hamimatul, pemerintah membubarkan senat mahasiswa dan dewan mahasiswa di kampus-kampus di seluruh Indonesia dan melumpuhkan kegiatan politik mahasiswa.

“Bila mahasiswa dilarang ikut dalam perpolitikan maka Indonesia akan kehilangan tunas-tunas dan menciptakan berkualitas yang akan melanjutkan keberlangsungan perpolitikan di tanah air, mengingat politik sangat penting dalam peran kebijakan kebijakan negara,” ujarnya.

Kendati begitu, Himmatul sepakat bahwa mahasiswa tetap tidak boleh membawa kegiatan politik ke dalam lingkungan kampus.

Namun, tambahnya, jika kegiatan tersebut dilakukan di luar kampus, menurut Hamimatul hal itu tidak menjadi masalah.

“Kalau kegiatan dan aksi politik di lingkungan kampus bisa saja direm, tapi kalau di luar kampus adalah hak asasi mahasiswa sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang dijamin dalam UUD 45 Pasal 28 mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul juga berpendapat,” jelasnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini juga meminta pihak akademik perguruan tinggi tidak menggunakan status mahasiswa sebagai dalih pelarangan kegiatan politik kaum pelajar.

Menurutnya, aturan tersebut merupakan pengekangan, malah akan membuat mahasiswa di kemudian hari menjadi antipati terhadap politik.

“Kalau kaum intelektual dasar politik sejak dini hasilnya banyak politikisi yang tidak berkualitas pemikiran sehingga kontribusinya dalam membangun bangsa tidak maksimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, poin tentang tindak pidana hanya melarang mahasiswa UI terlibat dalam hal minuman keras, narkotika, dan kejahatan seksual.

Lalu, pasal yang sempat menjadi kontroversi, yakni larangan “berpolitik praktis yang mengganggu tatanan bernegara” dan “terlibat dalam organisasi yang tak diizinkan pimpinan fakultas/universitas” diubah menjadi lebih spesifik. Larangan itu berlaku hanya untuk di dalam kampus.

Draf pakta integritas ini kemudian berubah istilah menjadi “surat pernyataan”. Selain itu, tak ada kewajiban bagi mahasiswa menandatanganinya di atas meterai.

Namun, selain mahasiswa, orangtua atau wali juga perlu membubuhkan tanda tangan dalam dokumen itu.

Direktur Kemahasiswaan UI, Devie Rahmawati mengeklaim bahwa pakta integritas yang beredar sebelumnya merupakan naskah yang belum final.

“Itu naskah yang belum final, dan itu yang diterima mahasiswa. Kami tadinya belum mau menarik lebih dulu karena tidak mau menimbulkan kegaduhan,” ujar Devie melalui telepon, Jumat (11/9/2020) malam.

Kepala Kantor Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia sama sekali tak menyinggung soal status final maupun tidaknya dokumen pakta integritas itu.

Amelita membenarkan, pakta integritas itu resmi dari pihak kampus dan menjadi syarat yang harus dipenuhi calon mahasiswa baru UI.

Sementara itu, Devie berdalih, tersebarnya draf pakta integritas yang diklaim belum final itu sebagai bagian dari kekeliruan panitia Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UI yang berlangsung secara daring.

Berikut ini isi lengkap pakta integritas yang telah diubah menjadi versi baru:

Sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, dan selama menjadi Mahasiswa Universitas Indonesia, berjanji untuk:

1. Tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat institusi Universitas Indonesia.

3. Menerapkan 9 (sembilan) nilai-nilai dasar Universitas Indonesia dalam perilaku sehari-hari.

4. Menerapkan 9 (sembilan) nilai-nilai dasar Universitas Indonesia dalam perilaku sehari-hari.

5. Menaati aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor tentang Organisasi Tata dan Laksana Kemahasiswaan Universitas Indonesia.

6. Tidak akan melakukan pelanggaran akademik dan non akademik selama menjadi mahasiswa UI.

7. Tidak akan melakukan kegiatan politik praktis dalam kampus atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan yang tidak terdaftar di UI atau tidak mendapat izin dari pimpinan UI

8. Tidak akan melakukan ataupun terlibat dalam tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, kekerasan seksual, intoleransi, radikalisme, dan terorisme dalam bentuk apapun.

9. Menjaga kesehatan fisik dan mental serta bertanggung jawab secara pribadi jika di kemudian hari mengalami gangguan kesehatan fisik dan/atau mental.

10. Mempersiapkan diri dan menjalankan dengan sungguh-sungguh apabila diminta mewakili UI atau NKRI dalam program akademik dan non-akademik.

Apabila saya mengingkari surat pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tandatangani dalam kesadaran penuh, sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Muf/pojoksatu)

Loading...

loading...

Feeds