Pilkada Depok 2020, Pjs Walikota Tunggu Gubernur

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (ist)

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (ist)


POJOKJABAR.com, DEPOK – Walikota dan Wakil walikota Depok, yaitu Mohammad Idris dan Pradi Supriatna telah resmi mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020. Karena itu keduanya pun mengajukan cuti untuk mengikuti serangkaian proses Pilkada mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

Pengajuan cuti bagi kepala daerah incumbent sesuai dengan syarat untuk mengikuti Pilkada. Aturan tersebut tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur atau wakil, bupati atau wakil, dan walikota atau wakil.

Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri menuturkan, untuk penunjukan Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Depok kewenangannya ada di tangan Gubernur Jawa Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat.

“Dan ini penunjukannya berlaku nanti tanggal 26 September hingga 5 Desember,” ungkap Supian kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Minggu (06/09/2020).

Senada, Sekretaris BKPSDM Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, selama masa kampanye Calon Kepala Daerah (Cakada) menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN), dan akan ditunjuk Pjs oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur.

“Biasanya Pjs Walikota adalah pejabat Eselon 2 dari pemerintah provinsi. Jadi, kita belum tahu siapa Pjs nya,” tutur Mary kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id).

Selain itu lanjut Mary, CLTN ketentuannya berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Menurutnya, tidak ada persiapan khusus menjelang adanya Pjs Walikota Depok.

“Tidak ada yang khusus, tinggal menyesuaikan saja. Surat-surat atau SK selama masa kampanye di tandatangani oleh Pjs,” tegas Mary.

Terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menyiapkan skema pelaksana tugas (Plt) dan pejabat sementara (Pjs) untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah 2020. Kemendagri mencatat lebih dari 230 kepala daerah dari 270 daerah yang menggelar pilkada berpotensi maju kembali dalam pemilihan.

“Bagi kepala daerah yang tidak maju dia tetap menjabat, kalau kepala daerahnya maju maka wakilnya yang menjadi Plt, kalau dua-duanya pasangannya maju maka harus diganti dengan Pjs,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam siaran pers Kemendagri, beberapa waktu lalu.

Tito menjelaskan, landasan hukum terkait Plt mengacu pada Pasal 65 dan 66, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Plt dijabat wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil wali kota, apabila gubernur, bupati, atau wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara, termasuk cuti karena ikut pilkada.

Sementara itu, Pjs dipilih jika pada saat pasangan pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah maju kembali dalam pilkada. Keduanya pada saat yang bersamaan wajib cuti sepanjang masa kampanye. “Pjs nanti akan diajukan kepada Kemendagri, nanti Kemendagri akan menentukan,” pungkasnya.

(RD/gun/net/**/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds