Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 Diperpanjang Hingga 31 September

Petugas melayani warga yang ingin membayar pajak di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Balaikota Depok.

Petugas melayani warga yang ingin membayar pajak di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Balaikota Depok.


POJOKJABAR.com, DEPOK – Pemerintah Kota Depok kembali mengeluarkan kebijakan baru kepada masyarakat. Kali ini, masa jatuh tempo pembayaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) diperpanjang hingga 31 September.

Hal itu guna memudahkan dan memberikan keringan masyarakat dalam membayarkan PBB-P2. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, Pemkot Depok telah memberikan keringanan kepada masyarakat terkait pembayaran PPB-P2.

“Sebelumnya PBB-P2 masa jatuh tempo pada 31 Agustus, diperpanjang hingga 31 September,” ujar Nina kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id).

Nina menjelaskan, perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran PBB-P2, berdasarkan keputusan Walikota Depok Nomor: 903/250/Kpts/BKD/Huk/2020, tentang Penetapan Masa Pajak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Objek PBB-P2 di Kota Depok Tahun 2020. Perpanjangan tersebut merujuk dari program Pemkot Depok dalam memberikan keringan ke masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Nina mengungkapkan, hingga saat ini realisasi sementara yang telah dicapai dari PBB-P2 sebesar Rp116.174.556.723, dari target sebesar Rp265.000.000.000. Apabila di persentasekan hasil sementara dari pendapatan melalui PBB-P2 mencapai 43,84 persen.

Tidak hanya itu, untuk raihan sementara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah di peroleh sebesar Rp168.833.965.333. Untuk tahun ini, target raihan BPHTB Kota Depok sebesar Rp328.000.000.000. Persentase raihan sementara yaitu 51,47 persen.

Nina menuturkan, Pemkot Depok melalui BKD akan terus berusaha mencapai target PBB-P2 dan BPHTB. Apabila masyarakat Kota Depok membayarkan pajak melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administrasi di setiap bulannya.

“Apabila melewati batas waktu tempo akan dikenakan sanksi sebesar dua persen di tiap bulannya,” ucap Nina.

Sementara itu, Ketua RT3/4 Kelurahan Serua, Marjuki Komeng mengapresasi Pemkot Depok yang telah memperpanjang masa jatuh tempo PBB-P2. Menurutnya, perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 akan meringankan beban masyarakat apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Marjuki melanjutkan, pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Depok berimbas pada menurunnya ekonomi masyarakat. Hal itu berdampak terhadap kebutuhan masyarakat dan kewajiban masyarakat terhadap Pemerintah Kota Depok. Dengan adanya keringanan perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2, secara tidak langsung masyarakat dapat mengatur keuangan, baik antara kebutuhan hidup dan kewajiban terhadap Kota Depok.

“Kami mengapresasi Pemkot Depok yang telah memberikan kelonggaran waktu pembayaran PBB-P2,” tutup Marjuki Komeng.

(RD/dic/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds