Pilkada Depok 2020, Bawaslu Temukan Joki PPDP

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tengah melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), beberapa waktu lalu.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tengah melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), beberapa waktu lalu.


POJOKJABAR.com, DEPOK – Dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pilkada Depok 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Salah satunya adalah pengunaan joki untuk mendata door to door ke rumah pemilih.

Hal itu diungkapkan Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana. Dari pemantauan pengawas selama sepuluh hari ke belakang, pihaknya mendapatkan temuan adanya joki PPDP di Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas.

“Jadi, PPDP itu melimpahkan tugasnya ke orang lain saat melakukan Coklit,” kata Dede saat dihubungi Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Selasa (04/08/2020).

Selain itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok ini melanjutkan, di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas dan Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, pengawas Bawaslu menemukan stiker yang tidak sesuai ketentuan.

Dimana ketentuannya satu stiker pencocokan data untuk satu Kepala Keluarga (KK) satu rumah, dan jika dua KK di satu rumah harus menempel dua stiker.

“Di wilayah Mampang masif. Jadi kalau dalam rumah lebih dari 1 KK, ya harusnya stikernya lebih dari satu. Tapi PPDP hanya tempel 1 stiker per rumah. Kemudian, ada dua petugas PPDP terlibat kegiatan parpol pada Pemilu 2019 lalu yang ditemukan di Kecamatan Sukmajaya,” paparnya.

Kemudian, lanjut Dede, jajaran Bawaslu juga menemukan pemilih baru yang tidak didata PPDP di kawasan Cinere. Karena, yang didata hanya kepala keluarga saja, sementara pemilih lain di satu rumah tersebut tidak di data.

“Itu juga terjadi di beberapa rumah di Kelurahan Cinere,” imbuh Dede.

Atas temuan tersebut, Bawaslu sudah menindaklanjuti dan pihaknya telah merekomendasikan KPU Kota Depok untuk temuan Joki PPDP harus melakukan Coklit ulang. Sedangkan, terkait pemasangan stiker, harus ditempelkan sesuai ketentuan.

“Kasus PPDP yang terlibat parpol sudah direkomendasikan untuk diganti, dan sudah diganti KPU Depok. Kemudian yang di Cinere juga sudah didata, yang tadinya belum masuk sebagai pemilih sudah dimasukkan ke dalam pemilih baru,” ujarnya.

Dede berharap peran aktif masyarakat dalam tahapan tersebut, seperti yang belum terdata segera melapor ke PPDP, PPS, PPK dan KPU, atau bisa juga melalui posko aduan Bawaslu, di kantor sekretariat Bawaslu, Panwascam dan PKD.

“Kami juga berharap agar masyarakat turut mengawasi dan menyukseskan jalannya Pilkada Depok, mulai dari tahapan, pemungutan hingga penghitungannya,” pungkas Dede.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Depok, Ahmad Soleh Firdaus Habibi mengatakan terkait tindaklanjut dari temuan Bawaslu, pihaknya menjalankan sesuai dengan rekomendasi dari badan pengawas tersebut.

“Misalnya, temuan Joki. Umpamanya nanti rekomendasi dari Panwascam atau Bawaslu harus diulang di rumah yang dijoki, jadi itu saja yang diulang. Atau harus melakukan Coklit di sekian rumah,” tutur Habibi kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id).

Untuk penggantian PPDP, sambung Habibi, pihaknya sudah melaksanakan sesuai rekomendasi dan PPDP pengganti telah bekerja melakukan Coklit. “Kami sudah lakukan itu,” ucap Habibi.

Terpisah, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas temuan Bawaslu yang disebutkan tadi. Sebab, pihaknya memang memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan di lapangan.

“4.013 PPDP memang bukan jumlah yang tidak sedikit, ada keterbatasan mata dan telinga kami. Tentu sebagai sesama penyelenggara Pilkada, temuan ini positif, meski dipersentasekan hanya nol koma sekian. Tujuannya, tahapan Coklit inikan untuk mendapatkan DPT yang valid. Sehingga, prosesnya harus benar dan sesuai aturan,” kata Nana kepada Radar Depok.

Ia pun mengungkapkan, sesama penyelenggara Pemilu, tentu memiliki tujuan yang sama. Yakni ingin mewujudkan Pilkada yang sukses, demokratis, bersih dan tanpa ekses.

“Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami kedepan. Terima kasih kepada jajaran Bawaslu yang menjalankan tugasnya dengan maksimal dan terus berkoordinasi dengan kami,” tutup Nana.

(RD/cky/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds