Sosialisasi Pengosongan Lahan, UIII Gandeng Polrestro Depok

Pekerja menggunakan alat berat saat berada di area UIII yang masih dalam tahap pembangunan di kawasan Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Rabu (8/7/2020).

Pekerja menggunakan alat berat saat berada di area UIII yang masih dalam tahap pembangunan di kawasan Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Rabu (8/7/2020).


POJOKJABAR.com, DEPOK – Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kelurahan Cisalak Sukmajaya tampaknya akan segera berlanjut. Keputusan melanjutkan pembangunan mengacu pada Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sehingga tidak ada alasan menunda Pembangunan jika Perpres tersebut belum diubah.

Kuasa Hukum UIII, Misrad mengatakan, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Polrestro Depok perihal meminta bantuan pengamanan saat melaksanakan sosialisasi pengosongan lahan milik UIII yang masih diduduki warga.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polrestro Depok, meminta bantuan pengamanan saat sosialisasi,” kata Misrad.

Pihaknya juga menyampaikan sosialisasi dilakukan akhir Minggu ini, setelah semua persiapan dari Kemenag dan kepolisian siap.

“Akan kami lakukan akhir Minggu ini,” tukasnya.

Diketahui, sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, telah mendengarkan permasalahan yang terjadi di UIII. Ketua BAP DPD RI, Zuhri M Syahzali mengatakan, dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan DPD RI, pihaknya menemukan titik terang. Kedua belah pihak sebenarnya sama-sama mendukung pembangunan UIII, di lahan eks RRI di Kelurahan Cisalak tersebut.

Namun, menurutnya masih terdapat perselisihan antara warga dengan Kementerian Agama (Kemenag) sebegai penanggung jawab Pembangunan UIII. “Mereka pada umumnya mendukung, tapi kita masih mencari titik temu,” katanya kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Minggu (12/07/2020).

Dia mengatakan, perselisihan antara warga dengan Kemenag terkait uang kerohiman yang akan diberikan kepada masyarakat, yang dinilai belum adil. Sehingga dengan demikian masih akan ada pertemuan lanjutan. Namun, jika memang tidak ada titik temu dalam dialog warga mengancam akan menempuh jalur hukum.

“Hukum menjadi opsi terakhir, jika tidak ada kesepakatan maka akan dilanjutkan ke jalur hukum, jika sudah ke jalur hukum warga juga berjanji akan menaati keputusan hukum,” kata Zuhri.

(RD/rub/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds