Rencana Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia Tetap Berjalan

Suasana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di kawasan Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya.

Suasana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di kawasan Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya.


POJOKJABAR.com, DEPOK – Rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) tetap berjalan. Kementerian Agama (Kemenag) sebagai leading sektor pembangunan kampus agama Islam berkapasitas internasional, terus berupaya menyelesaikan pembangunan.

Kuasa Hukum UIII, Misrat mengatakan, pembangunan akan tetap dilanjutkan, meski DPD RI telah melakukan rapat dengar pendapat dengan warga. Menurutnya, sambil proses di DPD RI tetap berjalan, pembangunan juga tetap berjalan.

“Kami mengacu pada Perpres Nomor 56 Tahun 2018, tentang proyek strategis nasional, pembangunan UIII,” kata Misrat kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Jumat (10/7/2020).

Dia mengatakan, jika memang harus menunda dan menunggu keputusan DPD, Perpres yang sudah diterbitkan harus diubah.

“Kami tetap mengacu pada Perpres, jika menunda ganti dulu Perpresnya,” tegas Misrat.

Menurutnya, Kemenag tidak ingin menanggung resiko, jika menunda pembangunan karena itu akan melanggar hukum.

“Kalau kami tidak patuh sama Perpres, kami malah yang akan diproses hukum,” ujar Misrat.

Dia juga mengatakan, sosialisasi akan segera di lakukan. Namun, pihaknya belum bisa pastikan kapan tepatnya. Karena masih akan berkoordinasi dengan Polrestro Depok sebagai mitra, untuk melakukan sosialisasi di lahan milik UIII yang masih ditempati warga.

“Minggu depan, pastinya belum tau, karena kami masih harus berkoordinasi dengan aparat keamanan, baik Polisi maupun Satpol-PP,” terangnya.

Sementara sebelumnya, Ketua Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTVSI), Abdul Manan yang mewakili warga penghuni lahan UIII mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan kepada DPD RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah sebagai yang mengeluarkan kebijakan, untuk mengubah kebijakan untukm mencapai keadilan.

“Kami berharap DPD bisa koordinasi dengan yang mengeluarkan kebijakan. Ini masalah kebijakan, pemerintah mau ngga mengubah kebijakan untuk membantu masyarakat,” kata Abdul Manan.

Jika tidak ada kesepakatan, pihaknya mengaku akan menempuh jalur hukum untuk mencapai keadilan.

“Kami ingin menuntut kebijakan dari presiden makanya kami mengadukan ke pengadilan,” ujar Abdul Manan.

(RD/rub/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds