Gugus Tugas Covid-19 Kota Depok Investigasi Rapid Test di Rumah Sakit

Ilustrasi rapid test.

Ilustrasi rapid test.


Dadang mengatakan, distribusi alat rapid test belum memenuhi secara utuh atau keseluruhan. Selanjutnya, tim Gugus Tugas segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Depok terkait distribusi alat rapid test yang diberikan kepada rumah sakit.

“Total yang sudah dilakukan rapid test secara keseluruhan di Kota Depok sekitar 23.000,” tuturnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait insentif tenaga kesehatan yang ada di Kota Depok, Dadang mengaku, belum menanyakan kepada Dinas Kesehatan.

“Saya belum bertanya terkait dengan ini ke Dinas Kesehatan, untuk tenaga medis, insentif dan lain-lain,” tandasnya.

Terpisah, sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Bogor dikabarkan terpaksa harus gigit jari. Karena insentif yang dijanjikan selama menangani wabah Covid-19 ternyata belum cair. Bagaimana dengan insentif Nakes di Kota Depok?

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Sukwanto Gamalyono mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi tentang pengaduan insetif Nakes. “Belum ada informasi terkait hal demikian,” ucapnya saat dihubungi Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Selasa (07/07/2020).

Ia menjelaskan, untuk insentif yang diterima Nakes di Kota Depok, besarannya berbeda-beda di setiap rumah sakit. Menurutnya, hal itu lebih tepat ditanyakan kepada Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), atau Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA).

Kemudian, terkait harga Alat Pelindung Diri (APD) dan biaya rapid test yang dibebankan kepada pasien dinilai memberatkan. Gamalyono menjelaskan bahwa hal tersebut masih menjadi pembahasan di IDI.

“Tapi sebenarnya itu juga untuk keselamatan pasien, agar tidak terkena maka dibutuhkan APD dan rapid test sesuai prosedur,” jelasnya.

Ia berharap, rapid test bisa gratis dan pemerintah yang menanggung. Karena semakin banyak sampel yang didapat, maka semakin cepat mendeteksi penyebarannya. “Harga Rp70 ribu itu hanya alatnya saja. Belum cairannya, jarum suntik, APD, jasa dokternya serta risiko tinggi penularannya. Maka kami berharap bisa digratiskan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dr Tri Yunis Miko Wahyono angkat bicara mengenai rapid test yang marak dilakukan pemerintah di tengah wabah virus Covid-19.

Ia menilai, tingkat akurasi yang hanya sekitar 70 persen, rapid test masih menjadi satu-satunya acuan untuk mengetahui infeksi virus Korona (Covid-19).

“Keterbatasan alat PCR atau swab di Indonesia, penggunaan alat rapid test merupakan perumpamaan dari tak ada rotan akar pun jadi,” ungkap Tri kepada Radar Depok.

Loading...

loading...

Feeds