PPDB Kota Depok, DKR Minta Siswa Miskin Diutamakan

Sejumlah anggota Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) bersama orang tua murid melakukan demo sebagai bentuk protes adanya penolakan siswa miskin dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di depan Kantor Balaikota Depok, Kamis (2/7/2020).

Sejumlah anggota Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) bersama orang tua murid melakukan demo sebagai bentuk protes adanya penolakan siswa miskin dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di depan Kantor Balaikota Depok, Kamis (2/7/2020).


POJOKJABAR.com, DEPOK – Belum meratanya penerimaan siswa baru di Kota Depok, membuat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok bergerak melakukan aksi, Kamis (2/7/2020). DKR menyampaikan aksi protes, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Depok di depan gedung Balaikota Depok.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan, turunnya DKR dalam aksi ini karena kebuntuan komunikasi, baik Pemerintah Provinsi Jabar maupun Pemerintah Kota Depok. Hal itu menyebabkan terjadinya penolakan siswa miskin dan hampir terjadi di sekolah negeri.

“Kami melakukan aksi menuntut Pemkot Depok dan Jabar untuk mengakomodir siswa miskin,” ujar Roy kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id).

Roy menjelaskan, DKR Kota Depok menerima laporan dari anggota yang bersumber terkait jumlah calon siswa yang ditolak mencapai 25 orang yang ingin masuk ke SMK dan SMA Negeri. Parahnya, sebanyak 50 calon siswa dapat penolakan dari SMP Negeri yang tersebar di Kota Depok.

Selain siswa miskin atau kurang mampu yang mendapatkan penolakan, siswa yang melalui jalur prestasi merasakan hal sama. Bahkan, calon siswa yang memiliki prestasi hingga tingkat nasional tidak dapat memasuki sekolah negeri yang dituju.

“Kami minta Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok, agar menghentikan sementara proses PPDB SMA, SMK, dan SMP Negeri di Kota Depok,” tegas Roy.

Ia mengaku, kegiatan aksi DKR di Balaikota Depok berisiko terjadinya penularan Covid-19. Namun, DKR tidak dapat berdiam diri melihat ketidakadilan dalam PPDB, serta banyaknya siswa miskin berprestasi yang mendapatkan penolakan dari sekolah negeri.

“Kami turun karena tidak ingin berdiam diri melihat banyaknya siswa kurang mampu yang mendapatkan penolakan masuk ke sekolah negeri,” tutupnya.

(RD/dic/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds