Tak Ada Transparansi, DPD LPM Kota Depok Soroti Anggaran Covid-19

Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir.

Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir.


POJOKJABAR.com, DEPOK – Penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19) di Kota Depok masih terus berjalan. Gugus Tugas Covid- 19 Kota Depok pun rutin update data penderita positif, meninggal dan yang sembuh. Namun, hal itu disoroti oleh LPM Kota Depok, terutama menyangkut anggaran Covid-19.

Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir mengatakan, tidak ada transparansi dana anggaran untuk pencegahan Covid-19 di Kota Depok.

“Apakah efektif penggunaan anggaran untuk pencegahan penyebaran Covid-19 ini,” ucap Yusra kepada Radar Depok (Group Pojoksatu.id).

Ia meminta, Pemkot Depok dalam mengajukan anggaran disesuaikan penggunaannya dengan tepat. Sehingga aktifitas pencegahan penyebaran Covid-19 berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Kok bisa, setiap kelurahan mendapat anggaran sampai Rp100 juta. Kan tiap kelurahan punya luas dan kepadatan penduduk yang berbeda, jumlah yang terpapar virus Corona juga berbeda,” tambahnya.

Dia menyontohkan Kelurahan Bojongsari Baru terdiri dari 9 RW dan 26 RT. Sedangkan Kelurahan Ratu Jaya 12 RW. Tetapi jumlah dana anggaran yang diterima untuk penanganan pandemi Covid-19 nilainya sama. Sedangkan Pemkot Depok bisa mengklaim daerah Zona Merah, Hijau, Kuning berdasarkan data yang dihimpun dan diterima tim Gugus Tugas Covid-19.

“Alokasi penggunaan anggaran seharusnya disesuaikan basis data yang dimiliki gugus tugas. Misalnya Bojongsari Baru per 29 Mei 2020 tercatat 0 kasus Covid-19, tetapi memdapatkan anggaran Rp100 Juta. Sedangkan Kelurahan Tugu dihari yang sama dengan kasus Covid terbanyak, juga mendapatkan anggaran sama,” katanya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kota Depok menyebutkan, alokasi anggaran yang telah diperuntukkan biaya bencana virus Korona (Covid-19) perlu diawasi dengan ketat. Di tengah pandemi Korona yang juga berdampak di Kota Depok membuat pemerintah dan masyarakat saling membantu menghambat penularan korona.

Sehingga tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba-coba untuk menyelewengkan anggaran Korona. Bahkan Kepala Kejari Kota Depok mengultimatum agar siapa saja yang mengelola anggaran bencana korona harus dikelola dengan baik.

Kajari Depok Yudi Triadi, menegaskan pihaknya akan mengawal dan mengawasi penyaluran uang negara, kepada masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan dari Negara.

“Kami akan memastikan penggunaan uang negara agar tepat sasaran, semua itu kami lakukan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 agar dilaksanakan Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Tepat Sasaran,” kata Yudi.

Bahkan Kajari Depok mengancam akan memberikan tuntutan hukuman mati bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Pada saat Bencana Covid-19.

“Ancaman pidana mati bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi ditengah bencana Covid-19,” tukas Yudi.

(RD/rub/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds