76.968 Warga Kota Depok Dapat Bansos

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan pemantauan secara langsung ke Kota Depok terkait PSBB dan penyaluran bantuan social bagi warga terdampak Covid-19, yang di kirim melalui Kantor Pos Indonesia untuk disuplai langsung bagi warga Depok, beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan pemantauan secara langsung ke Kota Depok terkait PSBB dan penyaluran bantuan social bagi warga terdampak Covid-19, yang di kirim melalui Kantor Pos Indonesia untuk disuplai langsung bagi warga Depok, beberapa waktu lalu.


POJOKJABAR.com, DEPOK – Pemerintah Kota Depok berusaha membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS, dalam penguatan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sebanyak 76.968 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), telah di intervensi Pemerintah Kota Depok sebagai penerima bantuan sosial (Bansos), Kamis (23/4).

Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Penanganan Covid- 19 di Kota Depok khususnya JPS dilakukan kerjasama dengan unsur pemerintah. Maksudnya, unsur pemerintahan meliputi, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat.

“Data DTKS Pemerintah Kota Depok saat ini sebanyak 78.065 KPM,” ujar Mohammad Idris kepada Harian Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Kamis (23/04/2020).

Idris menjelaskan, data tersebut diintervensi dari Program Keluarga Harapan Pemerintah Pusat sebanyak 32.605 KPM, sedang berproses dari Program Perluasan Sembako Pemerintah Pusat sebanyak 27.965 KPM, dan berproses dari Pemerintah Provinsi jawa Barat sejumlah 10.423 KPM.

Namun terdapat kekurangan KPM DTKS yang belum di intervensi sebayak 7.072 KPM, akan tetapi setelah dilakukan verifikasi ulang jumlah tersebut menjadi 5.975 KPM.Sehingga total DTKS sebanyak 76.968 KPM.

Sementara, data Non DTKS saat ini berjumlah 245.352 Kepala Keluarga (KK). Guna menghindari salah sasasaran Pemerintah Kota Depok tengah melakukan verifikasi data sesuai. Saat ini sudah ada 30.000 KK yang telah di intervensi pada tahap pertama menggunakan APBD Kota Depok.

“Kekurangan yang belum di intervensi akan dilakukan verifikasi ulang akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat,” terang pria yang juga menjabat Walikota Depok ini.

Menurutnya, volume kendaraan pada masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Kota Depok, terjadi penurunan volume kendaraan sebesar 14,83 persen sampai dengan Minggu (19/4). Namun, pada 20 April hingga 22 April terjadi peningkatan volume kendaraan mencapai 22,54 persen.

“Peningkatan volume kendaraan bermotor di jalan merupakan perpindahan pengguna transportasi commuter line ke sepeda motor maupun mobil,” ucapnya.

Adapun data Covid-19 Kota Depok pada Kamis (23/4), terdapat 231 orang positif, sembuh 15 orang, meninggal 17 orang. Orang Tanpa Gangguan (OTG) sebanyak 879 orang, selesai pemantauan 74 orang, masih dalam pemantauan 805 orang.

Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 2.633 orang, selesai pemantauan 776, dan masih dalam pemantauan 1.857 orang. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 978 orang, selesai pengawasan 228 orang, dan masih dalam pemantauan 750 orang. Untuk PDP yang meninggal sebanyak 46 orang masih menunggu hasilnya dari Kemenkes.

(RD/dic/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds