Ditolak Luhut, KRL Tetap Beroperasi, Physical Distancing Diperketat

Tampak terlihat peron stasiun yang cukup lengang dari penumpang di Stasiun Depok Baru. Radar Depok

Tampak terlihat peron stasiun yang cukup lengang dari penumpang di Stasiun Depok Baru. Radar Depok


POJOKJABAR.com, DEPOK – Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim sekaligus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kereta rel listrik (KRL) tetap akan beroperasi di wilayah Jabodetabek.

Alhasil, usulan sejumlah kepala daerah di Bodetabek agar operasional KRL dihentikan sementara yang dibawa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil ke pemerintah pusat ditolak. KRL akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang, sampai bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah sudah diterima masyarakat.

”Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kami juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya,” terang Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Jumat, (17/4).

Diketahui, masih ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa PSBB seperti yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan. Sehingga jika operasional KRL diberhentikan, hal ini malah bisa menimbulkan masalah baru. Penerapan PSBB hanya akan berjalan efektif jika semua perkantoran di luar delapan sektor tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Karena itu Menko Luhut menyarankan Pemprov untuk secara tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan tetap beroperasi selama masa PSBB. Jika masih ada yang bandel, maka harus ditindak sesuai aturan yang sudah dibuat.

“Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur bahwa perkantoran di luar 8 sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB. Maka itu harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar Pergub,” tegasnya.

Senada, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan menghentikan operasional kereta rel listrik (KRL) commuterline selama Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) diterapkan di Jabodetabek. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, KRL tetap dioperasikan untuk melayani warga yang bekerja di sektor-sektor usaha yang tetap boleh beroperasi selama PSBB.

”Untuk KRL di Jabodetabek yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB,” ujar Zulfikri melalui siaran pers, Jumat (17/4).

Zulfikri mengatakan, pengendalian yang dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang dan waktu operasional. KRL hanya boleh beroperasi pada pukul 05.00 sampai 18.00 WIB. Sementara jumlah penumpang dibatasi maksimal 35 persen dari kapasitas normal. Sebab, KRL dikategorikan sebagai kereta api perkotaan.

”(Penumpang) KA perkotaan maksimum 35 persen dari kapasitas penumpang. Tidak boleh ada yang berdiri, semuanya menerapkan physical distancing,” kata Zulfikri.

Terpisah, Komunitas KRLmania mengharapkan pemerintah daerah (Pemda) bersangkutan dapat memberikan kompensasi atas uji coba penyetopan operasional KRL. Seperti diketahui penghentian operasional KRL diusulkan penerapannya dalam PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

“Porsi besar dari uji coba penyetopan KRL ini ada di Pemda, karena masalahnya jika operasional KRL disetop, bagaimana kedepannya?” ujar Koordinator Komunitas KRLmania Nurcahyo di Jakarta, Jumat (17/4).

Nurcahyo menyarankan, agar sebaiknya antara pemda bersangkutan dan operator KRL dapat memperhatikan dan mempertimbangkan masih harus bekerja, dan bergantung dengan transportasi publik. Misalnya, dengan membuka wadah untuk menampung para pekerja atau yang kehilangan nafkahnya akibat terdampak penyetopan operasional KRL selama masa PSBB, dengan menunjukkan Kartu KMT.

Selain itu, Nurcahyo meminta pemda, terutama di Jakarta, untuk konsisten dalam penerapan PSBB, seperti meliburkan atau mempekerjakan karyawan perusahaan di luar yang dikecualikan Permenkes dari rumah.

“Sama PSBB harus konsisten, konsekuen, Kalau memang PSBB, semua kantor di luar pengecualian, harus libur semua, atau jika memang harus masuk, harus ada kendaraan jemputan. Jadi dari social distancing, secara menjaga jaraknya tetap ada,” ujar dia.

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional KRL commuterline selama 14 hari penerapan PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah melaksanakan rapat dengan PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI), dan uji coba penyetopan KRL itu direncanakan pada Sabtu (18/4).

(RD/kcm/chi/jpnn/ant/gun/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds